Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR tengah membahas RAPBN 2025. Beberapa kesepatan yang sudah dibahas yakni asumsi-asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1–5,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar Rp 15.300 - 15.900 per dolar AS, dan suku bunga Surat Berharga Negara tahun depan diperkirakan berada pada rentang 6,9–7,2 persen.
Sementara, untuk harga minyak disepakati dengan Komisi VII DPR sebesar 80-85 dolar AS per barel, lifting minyak 600–605 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.003 ribu sampai 1.047 ribu barel ekuivalen minyak per hari. Selain itu, defisit RAPBN 2025 dipatok 2,21–2,8 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Tim Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran kabinet mendatang.
"Mengenai program-program baru, sampai hari ini kami terus berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program-program tersebut," jelas Menkeu di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).
Baca juga:
Kemenkeu Minta Rp 513 Triliun Untuk Tekan Angka Kemiskinan di APBN 2025
Kebutuhan anggaran kabinet mendatang termasuk program-programnya, akan dibahas secara terpisah dan dijelaskan oleh tim Prabowo Subianto untuk kebutuhan pemerintahan baru nantinya. Namun, dari sisi RAPBN 2025, karena dibahas dan dilakukan persiapan sejak saat ini, maka perhitungan sudah dilakukan.
Ia berpesan, agar APBN tetap dijaga secara hati-hati, karena merupakan instrumen yang sangat-sangat penting bagi pemerintahan ke depan juga.
"Dan, juga dari sisi sustainabilitas maupun dari sisi komitmen defisit untuk dijaga di level 3 persen, dengan debt to GDP ratio tetap dijaga pada level affordable dan prudent, sehingga bisa menjadi fondasi stabilitas bagi pemerintahan baru," katanya.
Sri Mulyani menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan tim Prabowo, agar pihak Prabowo dapat melihat seluruh aspek APBN, yang dikelola transparan, akuntabel dan penuh kehati-hatian.
Baca juga:
DPR Beri Masukan Nilai Tukar Rupiah di APBN 2025 Tidak Capai Rp 16.000 Per Dolar
"Untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustainable bagi pemerintahan baru," tuturnya. (*)
