Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KOMISI B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Pemanggilan itu terkait dengan aksi unjuk rasa sejumlah sopir Mikrotrans atau Jaklingko di depan halaman Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).
"Ya, kita akan panggil untuk dialog ini Transjakarta, menyikapi apa yang mereka sampaikan," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakart, Gilbert Simanjuntak di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).
Gilbert mengatakan pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami apa yang terjadi di tubuh Mikrotrans sehingga para sopir menggeruduk kantor Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Menurut dia, pemanggilan itu menjadi sangat penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Apakah tuntutan yang mereka sampaikan itu memang begitu adanya, atau memang hanya pengamatan sepihak. Kan kita enggak tahu, bagaimana kita mau mengatakan sikap begitu, sedangkan kita belum dengar pendapat TransJakarta," tuturnya.
Baca juga:
Aksi Demo Sopir Angkot JakLingko di Gedung Balai Kota DKI Jakarta
Politikus PDI Perjuangan ini belum dapat memastikan jadwal rapat dengan PT TransJakarta untuk menggali kasus tersebut. Ia menyatakan pemanggilan itu tidak mungkin digelar pada pekan ini sebab Anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih ada agenda rapat dengan pihak lain. "Ya, kan ini masih rapat komisi. Enggak, enggak bakal minggu ini," ucapnya.
Sebelumnya, delapan koperasi mitra operator Program Jaklingko Pemprov DKI yang tergabung dalam Komunikasi Laskar Biru (FKLB) berunjuk rasa di depan kompleks Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).
Operator yang tergabung dalam FLKB ini antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.
Dalam aksi itu, mereka menuntut beberapa hal, seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil serta menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan Direksi TransJakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko.
Tuntutan lainnya ialah mengurangi aturan TransJakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.
Koordinator Lapangan aksi FKLB, Fahrul Fatah mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan Direksi TransJakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.
"Direksi TransJakarta menganakemaskan satu operator tertentu. Ketua dari operator tersebut ialah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, tapi banyak kesalahan yang selalu ditoleransi, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus-menerus dan kemudahan lainnya," ujarnya Fahrul dalam keterangannya, Selasa (30/7).(Asp)
