Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Andi Irfan Jaya atas kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.
"Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima," kata ketua majelis hakim Ignasius Eko Purwanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/11).
Dalam pertimbangannya, hakim setuju dengan jaksa penuntut umum yang harus mengesampingkan eksepsi terdakwa soal dakwaan tidak jelas. Hakim menilai dakwaan sudah disusun sesuai KUHP.
Baca Juga:
Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK
Terkait dengan eksepsi soal dakwaan tak menjelaskan detail waktu dan tempat perbuatan yang dilakukan Andi Irfan Jaya, hakim juga setuju dengan tim penuntut umum.
"Menimbang penyebutan locus delicti tidak harus secara tepat. Disebutkan jika locus delicti meski persis dan akurat penegakan hukum akan lumpuh total yang berakibat pelaku kriminal tidak bisa dituntut," kata Eko.
Dengan ditolaknya eksepsi Andi Irfan Jaya, maka hakim memutuskan persidangan dilanjutkan. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan para saksi di sidang berikutnya.
"Memerintahkan sidang tetap dilanjutkan," ujar Eko.
Sebelumnya, Andi Irfan Jaya didakwa oleh JPU menjadi perantara suap terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari.
"Terdakwa Andi Irfan Jaya dengan sengaja memberi bantuan kepada Pinangki Sirna Malasari yang merupakan pegawai negeri," kata Jaksa Didi Kurniawan saat membacakan surat dakwaan Andi Irfan Jaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/11).
Baca Juga:
Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK
Jaksa menyebut Andi Irfan Jaya menerima uang sejumlah 500 ribu dolar AS dari yang dijanjikan sebesar 1 juta dolar AS. Uang itu berasal dari Djoko Tjandra yang bertujuan untuk diberikan kepada Pinangki.
Uang suap sebesar 1 juta dolar AS yang dijanjikan Djoko Tjandra itu diberikan agar Pinangki bisa mengupayakan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) lewat Kejaksaan Agung (Kejagung).
Fatwa MA itu bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.
"Sehingga terdakwa Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana," ujar jaksa. (Pon)
Baca Juga:
Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra
