Andika Pratama
MerahPutih.com - PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap KPU yang telah melakukan terobosan hukum guna peningkatan kualitas dewan ke depan.
PDI Perjuangan menegaskan mendukung PKPU tersebut sekaligus memberi kepastian hukum dan dasar legalitas bagi upaya peningkatan kualitas calon anggota legislatif.
"Bagi PDI Perjuangan sendiri, mereka yang terkena OTT dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sudah diberi sanksi pemecatan dari partai, dengan demikian secara otomatis tidak bisa dicalonkan, karena tidak lagi menjadi anggota Partai," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan persnya, Rabu (4/7).
Namun disisi lain, partai juga terus berjuang membela hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, namun pada saat bersamaan memahami aspirasi rakyat terhadap pentingnya calon anggota legislatif yang bebas dari korupsi.
"Mungkin ada yang tidak puas dengan peraturan tersebut dapat melakukan judicial review sebab Indonesia adalah negara hukum," ujarnya.
Terpisah, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan siap mengikuti aturan yang dikeluarkan KPU tersebut.
"Ya, artinya apa yang menjadi keputusan KPU kita ikuti," kata Cak Imin di DPP PKB, Rabu (4/7).
Disinggung soal apakah ada eks koruptor atau narkoba yang mendaftar jadi Caleg dari PKB, Cak Imin mengaku tidak ada.
"Eks preman banyak tapi eks Kiyai ga ada," kelakarnya menutup.
Sebelumnya, KPU merilis aturan baru terkait pemilihan anggota legislatif 2019 mendatang.
Dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 itu, KPU mencantumkan soal larangan bagi eks napi koruptor, narkoba dan kekerasan terhadap anak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. (fdi)
