Luhung Sapto
Empat perwakilan pengunjuk rasa dengan kaki disemen akhirnya diterima Istana. Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan akan menghentikan proses penambangan di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu empat petani tersebut didampingi oleh Tim Advokasi dan Kuasa Hukum mereka yakni Koordinator KontraS Haris Azhar. Sementara Teten Masduki didampingi oleh Deputi Kementerian LHK dan Deputi Menteri BUMN.
Teten mengatakan Istana sudah memanggil PT Semen Indonesia dalam pertemuan yang turut dihadiri Deputi Menteri BUMN. Dan, sudah disepakati bahwa PT Semen menghentikan proses penambangan untuk sementara.
"Kami sampaikan ke para masyarakat Kendeng yang tadi hadir di KSP supaya mereka bisa semua berhenti dulu tunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)," katanya di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/3) seperti dikutip Antara.
Teten berharap mereka menghentikan aksi tersebut karena proses KLHS tidak selesai dalam sehari dua hari, selain pemerintah harus meninjau dari berbagai aspek lainnya termasuk karena pabrik semen juga sudah dibangun.
Teten mengatakan Istana tetap dengan kesepakatan yang dibuat antara masyarakat Kendeng dan Presiden pada Agustus 2016 bahwa KLHS dilakukan di area tambang jadi jarak antara pabrik dan wilayah tambang kira-kira 10 km.
"Nah ini yang sedang dilakukan KLHS, sehingga kita menghendaki semua menunggu dulu hasil KLHS setelah selesai kita lebih mudah ambil keputusan meski itu harus dibicarakan antara Kementerian BUMN, KLHK, PTSI, dan Pemda," katanya.
Pertemuan yang berlangsung satu jam lebih tersebut berlangsung cukup alot ketika perwakilan petani Kendeng yang menolak keberadaan pabrik semen di wilayah mereka menolak menghentikan aksi lantaran Pemda belum mencabut izin lingkungan kepada PTSI.
