Seluruh Fraksi di DPR Beri 'Lampu Hijau' Kenaikan Anggaran KPK, PPATK Hingga BNN

Gedung PPATK. (ppatk.go.id/)
Merahputih.com - Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran untuk tiga lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III, Dede Indra Permana Soediro, dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).
Baca juga:
“Semua Fraksi mendukung untuk penguatan (anggaran) masing-masing mitra, minimal jangan sampai dikurangi lagi ya nanti kita usulkan ke sebelah, anggaran yang sudah ada jangan sampai dikurangi lagi dan harus ditambah kalau bintangnya bisa hilang,” kata Dede dalam keterangannya, Jumat (11/7).
Dede menegaskan bahwa semua fraksi sepakat untuk memperkuat anggaran mitra-mitra tersebut, dengan penekanan agar tidak ada pengurangan dari alokasi yang sudah ada dan justru harus ada penambahan signifikan.
Secara rinci, usulan anggaran KPK untuk tahun 2026 yang semula Rp878 miliar akan diperjuangkan untuk mendapatkan tambahan Rp1,3 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp2,2 triliun.
Baca juga:
Wakil Ketua KPK Bicara Soal Tren Koruptor Tutupi Wajah Pakai Masker
Untuk PPATK, usulan awal Rp199 miliar akan diupayakan penambahan sebesar Rp991 miliar, menjadikan total anggaran mereka mencapai Rp1,1 triliun.
Sementara itu, BNN yang memiliki pagu indikatif Rp1 triliun akan diperjuangkan untuk menerima tambahan Rp1,1 triliun, sehingga totalnya akan menjadi Rp2,1 triliun.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building

Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli

Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
![[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN](https://img.merahputih.com/media/f4/f3/1b/f4f31b04c835a52df665ede6077aeacf_182x135.png)
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
