Seluruh Fraksi di DPR Beri 'Lampu Hijau' Kenaikan Anggaran KPK, PPATK Hingga BNN
Gedung PPATK. (ppatk.go.id/)
Merahputih.com - Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran untuk tiga lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III, Dede Indra Permana Soediro, dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).
Baca juga:
“Semua Fraksi mendukung untuk penguatan (anggaran) masing-masing mitra, minimal jangan sampai dikurangi lagi ya nanti kita usulkan ke sebelah, anggaran yang sudah ada jangan sampai dikurangi lagi dan harus ditambah kalau bintangnya bisa hilang,” kata Dede dalam keterangannya, Jumat (11/7).
Dede menegaskan bahwa semua fraksi sepakat untuk memperkuat anggaran mitra-mitra tersebut, dengan penekanan agar tidak ada pengurangan dari alokasi yang sudah ada dan justru harus ada penambahan signifikan.
Secara rinci, usulan anggaran KPK untuk tahun 2026 yang semula Rp878 miliar akan diperjuangkan untuk mendapatkan tambahan Rp1,3 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp2,2 triliun.
Baca juga:
Wakil Ketua KPK Bicara Soal Tren Koruptor Tutupi Wajah Pakai Masker
Untuk PPATK, usulan awal Rp199 miliar akan diupayakan penambahan sebesar Rp991 miliar, menjadikan total anggaran mereka mencapai Rp1,1 triliun.
Sementara itu, BNN yang memiliki pagu indikatif Rp1 triliun akan diperjuangkan untuk menerima tambahan Rp1,1 triliun, sehingga totalnya akan menjadi Rp2,1 triliun.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
BNN Ungkap Peran Dewi Astutik, Bandar Narkoba Lintas Negara yang Rekrut Ratusan WNI
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji