Seluruh Fraksi di DPR Beri 'Lampu Hijau' Kenaikan Anggaran KPK, PPATK Hingga BNN

Gedung PPATK. (ppatk.go.id/)
Merahputih.com - Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran untuk tiga lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III, Dede Indra Permana Soediro, dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).
Baca juga:
“Semua Fraksi mendukung untuk penguatan (anggaran) masing-masing mitra, minimal jangan sampai dikurangi lagi ya nanti kita usulkan ke sebelah, anggaran yang sudah ada jangan sampai dikurangi lagi dan harus ditambah kalau bintangnya bisa hilang,” kata Dede dalam keterangannya, Jumat (11/7).
Dede menegaskan bahwa semua fraksi sepakat untuk memperkuat anggaran mitra-mitra tersebut, dengan penekanan agar tidak ada pengurangan dari alokasi yang sudah ada dan justru harus ada penambahan signifikan.
Secara rinci, usulan anggaran KPK untuk tahun 2026 yang semula Rp878 miliar akan diperjuangkan untuk mendapatkan tambahan Rp1,3 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp2,2 triliun.
Baca juga:
Wakil Ketua KPK Bicara Soal Tren Koruptor Tutupi Wajah Pakai Masker
Untuk PPATK, usulan awal Rp199 miliar akan diupayakan penambahan sebesar Rp991 miliar, menjadikan total anggaran mereka mencapai Rp1,1 triliun.
Sementara itu, BNN yang memiliki pagu indikatif Rp1 triliun akan diperjuangkan untuk menerima tambahan Rp1,1 triliun, sehingga totalnya akan menjadi Rp2,1 triliun.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang

KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
