Dwi Astarini
SELAMA pandemi, tampaknya separuh Hollywood telah melarikan diri ke Australia, negara yang dianggap bebas COVID-19. Karena hidup baik-baik saja di negara yang sebagian besar telah bebas virus, orang bisa menikmati pantai, bar, dan klub malam.
Kedatangan para selebritas Hollywood ke 'Negeri Kanguru' dimulai dengan Zac Efron. Kemudian Mark Wahlberg ikut terbang, Matt Damon masuk, dan lusinan selebritas lain mengikuti. Semuanya bermukim sementara di Australia. Kemudian baru-baru ini, Julia Roberts menyusul. Dia akan membuat film di sana bersama George Clooney pada akhir 2021. Filmnya berjudul Ticket to Paradise.
BACA JUGA:
Sebagian besar pendatang selebritas ada di sana untuk bekerja. Pemerintah Australia telah memikat para produser film, seperti Thor, dengan keringanan pajak. Para bintang film Thor, Chris Hemsworth, Idris Elba, dan Matt Damon kemudian terlihat di sebuah pesta di Sydney.
Ada Idris Elba juga muncul di panggung konser. Bintang lain seperti Natalie Portman tampak membeli bahan makanan di Bondi. Chris Pratt berpesta di sebuah hotel. Sementara itu, Efron muncul untuk makan siang di restoran barbekyu Korea di Chinatown.
Daftar selebritas pengunjung Australia juga termasuk Awkwafina, Ed Sheeran, Jane Seymour, Melissa McCarthy, Michelle Ye, Paul Mescal, Rita Ora, Ron Howard, Taika Waititi, Tessa Thompson, Tilda Swinton, Tom Hanks, dan Lord Alan Sugar.
Ada juga bintang Australia yang pulang kampung, seperti Nicole Kidman, Keith Urban, Kylie dan Danni Minogue, Rose Byrne, serta Isla Fisher dan suaminya yang berkebangsaan Inggris Sacha Baron Cohen. "Mereka menyebutnya Aussiewood," kata seorang reporter hiburan lokal kepada BBC (2/4). Itu plesetan kata Hollywood.
Banjir bintang Hollywood ini tidak membuat orang senang. Satu tahun sejak Australia menutup perbatasannya, setidaknya masih ada 40.000 warga Australia yang terdampar di luar negeri. Banyak yang mengatakan mereka secara efektif diblokir untuk kembali ke rumah. Bahkan diberitakan, satu kelompok telah mengajukan pengaduan hak asasi manusia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Tidak ada negara lain yang menghalangi pemulangan warganya dengan cara ini," kata Sabrina Tiasha, warga Australia yang pulang dari Inggris bulan lalu.
Melanggar Hak Asasi
Pembatasan perbatasan Australia secara efektif membuat banyak warga negara tidak bisa terbang pulang. Pemerintah tahun lalu memberlakukan 'batas perjalanan' pada kedatangan internasional, yang bertujuan untuk mengurangi risiko wabah.
Artinya penerbangan ke Australia, dalam banyak kasus, dikurangi menjadi hanya membawa 40 penumpang. Pembatasan tersebut telah menaikkan biaya penerbangan dan menyebabkan maskapai penerbangan memprioritaskan penumpang bisnis dan kelas satu.
Pemerintah mengatakan telah mengatur lebih dari 100 penerbangan repatriasi atau pemulangan kembali orang ke tanah airnya, termasuk 20 penerbangan tahun ini. Namun, dengan puluhan ribu warga Australia masih belum bisa pulang, kemarahan atas kurangnya dukungan pemerintah telah meningkat.
Lebih dari selusin warga negara yang terdampar di luar negeri mengatakan kepada BBC bahwa mereka hanya menerima sedikit bantuan dari otoritas Australia.
Margaret dan David Sparks ialah pasangan berusia 70-an yang sedang berlibur di Inggris ketika pandemi melanda. Mereka terjebak selama hampir setahun.
"Orang-orang sangat stres dan takut mereka akan membayar berapa pun untuk pulang. Tapi sebagai pensiunan, kami benar-benar harus berpikir panjang dan keras tentang biayanya," kata Sparks kepada BBC awal tahun ini.
Mereka telah membatalkan penerbangan tiga kali sebelum mereka mendapatkan penerbangan repatriasi langka untuk pulang bulan lalu.
Beberapa percaya kebijakan pemerintah melanggar hak asasi manusia mereka. Hukum internasional mendikte bahwa warga negara memiliki hak untuk kembali - ini adalah prinsip yang paling sering digunakan dalam kasus pengungsi.
Sebuah kelompok bernama Stranded Australian Abroad telah mengajukan petisi ke Komite Hak Asasi Manusia PBB, memohon intervensi.(aru)
