Sekjen PDIP Angkat Bicara soal Koalisi Gerindra-PKB

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 14 Agustus 2022
Sekjen PDIP Angkat Bicara soal Koalisi Gerindra-PKB

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan mengenai koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pilpres 2024.

Wartawan mempertanyakan bagaimana kader PDIP disiapkan menuju Pilpres 2024. Menjawab itu, Hasto menyatakan PDIP memiliki banyak kader pemimpin.

Baca Juga:

Hasto Kritik Anies Tak Ada Prestasi di Jakarta, Wagub DKI: Anggap sebagai Vitamin

“Kader PDI Perjuangan banyak. Ada Mas Bobby di Kota Medan, Pak Rapidin (Ketua DPD PDIP Sumut) juga kader hebat membawa kemajuan daerah,” kata Hasto.

Hasto melanjutkan, bagi PDIP, kader dipersiapkan dengan sebaik-baiknya melalui sekolah partai, dan kemudian diberikan pendampingan ketika menjadi kepala daerah oleh kepala daerah yang sudah berhasil.

Dia menyontohkan Abdullah Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi yang kini adalah Kepala LKPP. Sukses di Banyuwangi, Anas didatangkan untuk bisa mendampingin Bobby Nasution sebagai Walikota Medan. Sehingga Kota Medan bisa bergerak lebih cepat lagi dalam membangun, dengan menyerap keberhasilan kepala daerah PDIP di daerah lainnya.

Kata Hasto, PDIP rutin melakukan upgrading para kepala daerah di sekolah partainya. Beberapa waktu lalu seluruh kepala daerah PDIP dikumpulkan. Disitulah berbagai kebijakan seperti anggaran pro rakyat, menciptakan lapangan kerja di tengah Pandemi, itu semua diajarkan.

Baca Juga:

Hasto Sindir Parpol Munculkan Kader Partai Lain karena Elektoral Turun

“Termasuk menciptakan taman-taman kota agar bagaimana menjaga lingkungan menjadi asri, bersih, dan enak dipandang. Karena kehadiran ruang publik di kota itu sangat penting bagi rakyat untuk bisa berdialog. Bayangkan kalau kita penuhin jalan dengan tanaman-tanaman bunga, taman, sungai bersih, maka itu akan menciptakan suatu keharmonisan ruang publik,” urai Hasto.

Sekolah Partai, kata Hasto, juga mendidik para kepala daerah agar mendorong para anak muda bisa mengekspresikan dirinya. Wujudnya seperti di Polonia Sky Park yang dibangun oleh Bobby.

Polonia Sky Park adalah perwujudan komitmen mendukung anak muda berkreasi dalam menggunakan teknologi digital dan menampilkan seluruh aspek keindahan dari kota Medan.

“Jadi siapa calon presiden PDIP?” tanya wartawan.

“Untuk Pilpres, semua baru digembleng oleh Ibu Megawati. Kan (pendaftaran capres) masih Agustus tahun depan,” jawab Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Hasto Bilang PDIP Ogah Koalisi dengan PD-PKS, Masinton: Aspirasi Akar Rumput

#Hasto Kristiyanto #PDIP #PKB #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Bagikan