Sejarah Program Makan Bergizi Zaman Sukarno, Menggugah Kesadaran Gizi Anak Sekolah

MerahPutih.com - Halo, Guys! Di semester genap tahun 2025 ini, ada pengalaman baru yang seru banget buat anak-anak sekolah di semua jenjang, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekolahmu sudah dapat, belum?

Kalau belum, sabar dikit ya. Yang sudah dapat, syukur deh! Bisa banget nih buat menghemat uang jajanmu.

Program MBG ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2024 lalu dan mulai dilaksanakan per 6 Januari 2025.

Meski belum merata di semua provinsi, MBG jadi tonggak bersejarah bangsa Indonesia dalam usaha memenuhi gizi rakyat. Begitu kata Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Tahu enggak sih, guys? Sebenarnya, upaya pemerintah untuk memenuhi gizi ini sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Bahkan, jauh sebelum kita lahir!

Nah, kali ini tim redaksi MP bakal ngajak kamu tamasya ke masa lalu, tepatnya ke zaman pemerintahan Sukarno (1960-1966). Bahasan kali ini erat banget kaitannya dengan aspek sinkronis dalam sejarah.

Jadi, apa sih aspek sinkronis itu?

Aspek sinkronis itu lebih fokus pada konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi dalam satu periode waktu tertentu.

Beda banget kan dari aspek diakronis yang kemarin-kemarin kita bahas. Titik berat penjelasan diakronis tentang sebuah peristiwa atau tindakan manusia yang mengubah keadaan lebih tertuju kepada proses dalam waktu yang panjang dan berurutan (kronologis).

Karena itu, kalau sejarah bersentuhan dengan aspek sinkronis, ia dekat banget dengan ilmu sosial.

Seperti yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo dalam buku Penjelasan Sejarah bahwa "Ilmu sosial yang lain (sosiologi, politik, ilmu ekonomi, antropologi) adalah ilmu sinkronis, yaitu ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas."

Maka di bahasan kali ini, kita bakal lebih banyak mengulik kondisi masyarakat yang melatarbelakangi sebuah peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, peristiwanya adalah program makan bergizi dan waktunya cuma pas masa pemerintahan Sukarno doang.

Jadi, kita akan menjawab pertanyaan penting: kenapa sih program ini dibuat oleh Pemerintahan Sukarno dan gimana bentuknya di tengah situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya masa itu?

Yuk, kita mulai perjalanan sejarah kita!

Baca juga:

Sejarah Anak-Anak Muda Indonesia Cari Jodoh, Belajar Aspek Diakronis Jadi Lebih Asyik

Situasi Politik Dukung Sukarno

Program makan bergizi masyarakat era Sukarno enggak bakal muncul tanpa adanya perubahan politik yang dimulai pada 5 Juli 1959.

Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membuat dia punya kuasa penuh dalam pemerintahan.

Sebelumnya, selama sembilan tahun masa Demokrasi Parlementer (1950—1959) yang penuh dengan pergantian kabinet, Sukarno enggak punya peran berarti dalam pemerintahan.

Posisi Sukarno menurut UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950 adalah kepala negara. Ibarat kata dia cuma jadi simbol doang.

Oya, sesuai namanya, UUDS 1950 itu berlaku sementara, selama belum ada UUD baru yang menggantikan UUD 1945.

Tugas menyusun UUD baru itu diserahkan ke sebuah dewan yang namanya Dewan Konstituante. Anggotanya dipilih lewat Pemilu 1955.

Namun, dalam pandangan Sukarno, Dewan Konstituante gagal bikin UUD baru. Akhirnya, dia membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekrit 5 Juli 1959 dan mengembalikan UUD 1945 sebagai acuan bernegara.

Menurut UUD 1945, posisi Sukarno lebih kuat, karena Presiden adalah kepala pemerintahan atau eksekutif.

Nah, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini bikin pengaruh dan karisma Sukarno terus membesar. Sukarno dianggap sebagai penyelamat negara setelah masa Demokrasi Parlementer yang banyak pertikaian politik dan pergolakan daerah.

Kata Daniel S. Lev, seorang pakar hukum dari AS yang meneliti Indonesia ketika itu, Sukarno "Mulai merasa diri menjadi orang yang sangat penting, sangat besar, sangat, sangat.’’

Sukarno sendiri kemudian punya banyak gagasan tentang Indonesia. Ada lima gagasan pokoknya yang diucapkannya saat pidato pada 17 Agustus 1959, yaitu UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Pidato itu diberi judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", sedangkan gagasannya diberi akronim USDEK.

Baca juga:

Perdebatan Libur Puasa Anak Sekolah, Pola Sejarah yang Berulang

Ekonomi Berdikari

Menurut Sukarno juga, revolusi Indonesia belum selesai dengan kemerdekaan 1945. Tujuan jangka panjang revolusi Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, melenyapkan imperialisme di mana-mana, dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia.

Tujuan itu bakal dicapai kalau bangsa Indonesia mau mengikuti arahan Sukarno di segala bidang. Karena itu, dia kemudian disebut Pemimpin Besar Revolusi dan Paduka Jang Mulia.

Di sektor ekonomi, misalnya, Sukarno mau Indonesia berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri. Enggak bergantung pada bangsa lain. Makanya dia bikin konsep ekonomi terpimpin.

Secara ringkas, Ekonomi Terpimpin meletakkan negara sebagai pelaku utama produksi, distribusi, konsumsi, dan akumulasi modal. Ekonomi Terpimpin juga mensyaratkan perencanaan pembangunan.

Ekonomi Terpimpin Sukarno lebih populer disebut sosialisme ala Indonesia.

“Ia bersendikan pada kepribadian Indonesia. Kepribadian Indonesia itu adalah gotong royong yang merupakan hasil dari perahan sila-sila Pancasila yang dijalankan secara musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesejahteraan bersama,” begitu kata Amiruddin al-Rahab dalam buku Ekonomi Berdikari Sukarno.

Kemudian Sukarno mulai menjabarkan langkah-langkah penerapan Ekonomi Terpimpin. Dia menganggap perencanaan atau pola pembangunan itu penting. Lembaga yang bertugas membuat itu adalah Depernas atau Dewan Perancang Nasional.

Depernas menyusun pola pembangunan bertahap dengan nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Titik berat pola pembangunan itu berada pada peningkatan produksi pangan dan industri pendukung agraria seperti pupuk, kimia, dan baja.

Baca juga:

Manusia sebagai Subjek, Objek, dan Saksi Sejarah, Mengungkap Kisah di Balik Perubahan Zaman

Budaya Bergantung pada Beras

Nah, buat mencapai produksi pangan itu, Sukarno ingin rakyat memproduksi tanaman pangan di luar padi. Dalam pandangannya, sudah lama banget Indonesia bergantung pada beras. Sampai-sampai harus impor segala.

Menurut Sukarno, menggantungkan urusan pangan pada impor sangat berbahaya. Enggak matching banget dengan tujuan Ekonomi Terpimpinnya yang ingin Indonesia lepas dari kebergantungan.

Sukarno lalu berupaya mengatasi kekurangan beras dengan menggantinya pakai jagung.

Dua orang peneliti yang namanya L.A. Mears dan S. Moeljono mencatat bahwa “Dalam rangka mengatasi kekurangan beras, pada tahun 1963 Presiden Sukarno memulai gerakan mengganti beras dengan jagung.”

Begitu catatan mereka dalam “Kebijaksanaan Pangan” yang termuat di buku Ekonomi Orde Baru.

Kenapa kok jagung?

Karena menurut Sukarno, “Jagung di tanah air kita berlimpah-limpah, dan menurut penyelidikan, makan jagung adalah sama sehatnya dengan makan nasi.”

Begitu kata Sukarno di depan peserta rapat umum Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), seperti dilaporkan majalah jadul, Djaja, 14 Maret 1964.

Baca juga:

Apa sih Guna Sejarah? Dari Mengangkat Orang-Orang Kecil sampai Fondasi untuk Bangun Masa Depan

Keanekaragaman Pangan dan Operasi Pemberantasan Buta Gizi

Sebenarnya selain jagung, Sukarno juga mengusulkan bahan pangan yang sesuai dengan tradisi budaya masyarakat setempat. Jadi, masyarakat di berbagai daerah enggak harus makan beras melulu.

Makanya Sukarno mengobarkan revolusi menu makan orang Indonesia di Istana Bogor pada 12 Juli 1964 supaya rakyat bisa menganekaragamkan menu makanannya dan memenuhi gizi.

"Kepada yang biasa makan nasi 2 atau 3 kali, saya serukan: ubahlah menumu! campurlah makananmu dengan jagung, cantel, ketela rambat, singkong, ubi, dan lain-lain. Hanya ini yang kuminta, mengubah menu yang tidak akan merusak kesehatanmu,” begitu pidato Sukarno pas perayaan HUT ke-19 Republik Indonesia, 17 Agustus 1964.

Ajakan Sukarno sejalan dengan gagasan dr. Poorwo Soedarmo, orang yang mencetuskan konsep 'Empat Sehat Lima Sempurna' atau pembagian makanan berdasarkan sumber nutrisinya: karbohidrat (jagung, beras, singkong, dan ubi), lemak (daging), protein (ikan, kedelai, telur), vitamin (sayur), dan mineral (susu).

Poorwo juga menekankan pentingnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan bahan pangan. Dia bilang rakyat bisa banget lho mengambil bahan pangan utama sesuai dengan potensi daerahnya.

Namun, masyarakat waktu itu masih kurang pengetahuan tentang gizi. Mereka juga enggak begitu tahu bagaimana mengolah potensi bahan pangan yang ada disekitarnya supaya jadi makanan enak dan bergizi.

“Di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga di antara mereka yang berada di Jakarta ini memang masih banyak yang belum mempunyai pengertian cukup tentang gizi dan seluk-beluk sekitar makanan,” catat Djaja, 28 Maret 1964.

Tugas memberi pengetahuan masyarakat tentang gizi dan potensi bahan pangan yang tumbuh di sekitarnya diserahkan kepada Lembaga Makanan Rakjat (LMR). Pemimpinnya saat itu bernama dokter Dradjat Prawiranegara.

LMR ini bertugas menjalankan Operasi Pemberantasan Buta Gizi. Kata peneliti yang bernama Vivek Neelakantan, operasi ini bertujuan menggugah kesadaran gizi di kalangan anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta memperkenalkan perubahan pola makan.

Operasi Pemberantasan Buta Gizi diluncurkan oleh Menteri Kesehatan waktu itu, yaitu dokter Satrio. Dia bilang operasinya pakai konsep Empat Sehat Lima Sempurna, tapi bahan pangannya disesuaikan oleh kondisi masyarakat dan lingkungan setempat.

“Operasi Pemberantasan Buta Gizi ini dilancarkan di daerah-daerah atas dasar swasembada daerah dan sesuai dengan norma-norma etika setempat,” kata Satrio dalam Djaja, 14 November 1964.

Sayangnya, nih Guys, semua program ini berhenti ketika kekuasaan Sukarno mulai goyah akibat peristiwa G-30S 1965. Dia akhirnya diganti Soeharto pada 1968. Beda pemerintahan, maka beda kebijakan.

Segini dulu, ya, Guys. Dari cerita tadi, kita bisa melihat bagaimana aspek sinkronis membantu kita memahami konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk gizi anak sekolah.

Mirip-mirip kalau kita mau mengulik latar belakang program Makan Bergizi Gratis sekarang.

Terima kasih sudah ikut tamasya sejarah bareng! Sampai jumpa di artikel berikutnya, ya. (dru)

Baca juga:

Apa Itu Sejarah, Pengertian, dan Asal-Usulnya: Cerita Seru di Balik Masa Lalu Kita!