Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengklaim efektivitas aturan peniadaan mudik lebaran selama 6 Mei hingga 17 Mei 2021 lalu. Peniadaan mudik mengurangi pergerakan masyarakat. Sehingga, tahun ini hanya 1,5 juta hingga 2 juta orang yang pulang kampung.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sonny Harry B Harmadi mengutip data litbanghum bahwa jika tidak ada larangan mudik maka diperkirakan 33 persen orang akan mudik. Tetapi setelah ada larangan mudik berkurang menjadi 11 persen kemudian setelah ada sosialisasi kembali turun menjadi 7 persen.
Baca Juga
Warga Jakpus Pasang Spanduk Tolak Kembalinya Pemudik Tidak Lakukan Tes COVID-19
"Bahkan saat pelaksanaannya hanya 1,5 juta hingga 2 juta orang yang melakukan mudik," ujarnya saat konferensi virtual FMB9 bertema 'Terus Kencangkan Protokol Kesehatan', Kamis (19/5).
Sonny mengatakan, esensi dari peniadaan mudik adalah membatasi mobilitas. Pembatasan mobilitas bukan soal tanggal, melainkan meminimalisir mobilitas untuk mencegah penularan COVID-19. Upaya pembatasan mobilitas sangat penting untuk menerapkan protokol kesehatan.
Sebab, menjaga jarak dan menghindari kerumunan paling sulit dilakukan ketika terjadi mobilitas secara masif.
Ada tiga hal mengkhawatirkannya. Mulai dari tingginya mobilitas masyarakat pada periode lebaran, turunnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan peningkatan kasus harian di beberapa provinsi. "Apakah Indonesia mungkin terjadi lonjakan kasus yang luar biasa? Iya sangat mungkin," kata Sonny.
Setidaknya ada 13 provinsi di Indonesia yang sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan kasus COVID-19. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan disebut turun di 24 provinsi.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut ada 122.899 orang yang ditegur terkait protokol kesehatan di tempat wisata selama periode libur lebaran 12-15 Mei, meningkat 90 persen dibandingkan minggu sebelumnya.
Baca Juga
Vaksinasi Gelombang 3 Dimulai, Masyarakat Miskin hingga ODGJ Jadi Prioritas
DKI Jakarta menempati posisi paling rendah dalam kepatuhan prokes di tempat wisata selama periode tersebut. DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan kepatuhan protokol kesehatan di tempat wisata yang paling rendah.
"Yaitu hanya sebesar 27 persen orang yang patuh untuk menjaga jarak di tempat wisata," kata Wiku beberapa waktu lalu. (Knu)
