Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Tokoh nasional, Rizal Ramli, melontarkan kritik atas terbitnya telegram Polri berisi penindakan hukum penghina presiden dan pejabat negara di tengah pandemi corona atau Covid-19. Kebijakan itu, menurut Rizal Ramli, suatu langkah mundur dalam kehidupan berdemokrasi.
Terlebih lagi, sambung Rizal Ramli, masyarakat yang mengkritik pemerintah bisa dianggap sebagai penghina presiden sekalipun tidak ada delik aduan sebagaimana bunyi dari telegram.
"Piye toh kok mau balik kembali ke sistim Otoriter. Jarum kok mau diputar balik? Mungkin karena Mas Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi? Ataukan karena disekitar Mas Jokowi banyak Jendral otoriter yang mulai sak enake dewe? Lupa sejarah dan lupa pengorbanan mahasiswa dan kawan-kawan pro-demokrasi, dan impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik?” tukas Rizal Ramli, Jumat (10/4).
Baca Juga:
DPR Janji Awasi dan Kawal Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19
Padahal, menurut Rizal, Presiden Jokowi sendiri yang pernah berkomitmen untuk tidak mempermasalahkan adanya kritikan keras dari masyarakat terhadap pemerintah.
"Mas Jokowi sendiri kan yang pernah mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan jika ada kritikan yang keras terhadap pemerintahaan," tutur Rizal Ramli yang juga tokoh Gerakan Anti Kebodohan (GAK) dan pernah ditahan Presiden RI ke-2, Soeharto pada 1978 akibat memperjuangkan demokrasi.
Untuk itu, Rizal Ramli kembali mengingatkan Presiden Jokowi agar menjaga komitmennya dan mencontoh Presiden sebelumnya yang terbiasa menghadapi kritikan pedas dari masyarakat.
"Kritik yang faktual, yang ngasal dan hinaan yang bersifat fisik, bullying terhadap Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur luar biasa brutal, vulgar dan masif. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan era Mas Jokowi. Habibie tetap fokus, Gus Dur cuek abis “Emang Gus Pikiran”, ndak pakai asal nangkap," tutur Rizal Ramli.
Dalam konteks pandemik virus corona, Rizal Ramli tetap tak henti-hentinya mengingatkan Presiden Jokowi untuk memerintahkan Polri agar lebih fokus menangani kasus-kasus yang lebih mendesak di tengah tanggap darurat Covid-19. Misalnya, sebut Rizal, menindak tegas terhadap oknum masyarakat yang menimbun masker dan alat kesehatan lainnya.
Pemerintah, kata Rizal, jangan menyalahgunakan hukum dengan rencana hukuman bagi penghinaan Presiden. Dia mengingatkan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.
"Jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan untuk membungkam para pengkritik. Ingat! Rakyat sangat berhak menilai presiden dan para penjabat negara karena digaji dari uang rakyat," tandas Rizal Ramli.
Baca Juga:
Jika Karantina Wilayah, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo pernah menekankan, pemerintah dan instansi di bawahnya harus menerima kritik dan masukan seluas-luasnya untuk perbaikan ke depan.
"Kita tidak boleh alergi terhadap kritik," ujar Jokowi dalam pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2019 di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Bagaimanapun kerasnya kritik itu, harus diterima sebagai wujud kepedulian, agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat," sambung Presiden Jokowi. (*)
