Rilis Akhir Tahun, KPAI: Jakarta Paling Rawan Kekerasan Anak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 30 Desember 2015
Rilis Akhir Tahun, KPAI: Jakarta Paling Rawan Kekerasan Anak

Kantor Pusat KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/8). (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut DKI Jakarta merupakan kota yang paling berbahaya bagi anak-anak dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Ihwal tersebut, terlihat jelas dari data yang diperoleh dari KPAI, sepanjang tahun 2015.

Data KPAI pada 2015 menunjukkan, sebanyak 649 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Ibu Kota DKI Jakarta dengan rincian, kekerasan seksual menduduki 193, tawuran antarpelajar 105, kekerasan di sekolah 159, kejahatan online di dunia maya 123, sedangkan kejahatan pidana anak yang mencapai 120 kasus.

Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, alasan Jakarta diklaim sebagai kota darurat kekerasan terhadapa anak, karena Jakarta adalah pusat ekonomi, organisasi dan industri. 

"Selain itu Jakarta juga sebagai pusat keberadaan orang dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Sehingga rawan terjadi stres di kalangan warganya yang melampiaskannya kepada anak di sekitarnya," ujar Asrorun saat rilis akhir tahun KPAI di Jalan Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/12).

Masih kata Asrorun, selain ketiga indikator tersebut, ada juga beberapa faktor lain seperti demografi yang mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk yang tidak seimbang sehingga masih sulitnya akses pendidikan, serta lembaga pendidikan yang tidak bisa menjaga muridnya, hingga tingkat kesehjateraan yang rendah yang terdapat pada sebagaian wilayah.

"Kami meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih meningkatkan prasarana dari aspek budaya seperti memperbanyak taman khusususnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) . Sedangkan Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya harus lebih kuat dari segi kemanannya dengan mengoptimalkan peran Satuan Tugas Perlindungan Anak dan Rumah Tempat Aman Anak," paparnya.

Untuk diketahui, kata Asraun, ada juga kota lain yang menempati posisi kedua yang merupakan kota yang tidak aman terhadap kekerasan anak bangsa, di antaranya Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Lampung, NTT, serta Kalimantan Timur.

"Jawa Barat mencapai angka 391 kasus, Banten 362 kasus, Sumatera Utara 317 kasus, Lampung 252 kasus, Nusa Tenggara Timur 234 kasus, Jawa Timur 228 kasus, Sulawesi Selatan 206 kasus, Kalimantan Timur 195 kasus dan Bali 182 kasus," tutupnya. (gms)


BACA JUGA:

  1. Maraknya Seks Bebas di Kalangan Remaja, KPAI Salahkan Orang Tua
  2. KPAI Desak Pemerintah Segera Berlakukan Hukuman Kebiri
  3. KPAI Imbau Anak Harus Belajar Bela Diri
  4. KPAI: Predator Anak Dihukum Mati
  5. Tak Digubris Pihak Sekolah, Keluarga ASP Datangi KPAI
# Asrorun Niam Sholeh #DKI Jakarta #Kekerasan Anak #KPAI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di Gedung MPR/DPR ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu dari tiga mandat yang diberikan pemerintah pusat kepada MRT Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin pihak swasta tersebut dalam mengelola sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Pemprov DKI terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Indonesia
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem pengangkutan sampah sehingga setiap penyedia jasa bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Fasilitas RDF Plant Rorotan dirancang memiliki kapasitas 2.200 hingga 2.400 ton per hari.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Bagikan