Revitalisasi Trotoar, Pemprov DKI Diminta Pikirkan Hak Warga

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 08 April 2019
Revitalisasi Trotoar, Pemprov DKI Diminta Pikirkan Hak Warga

Pejalan kaki melintas di trotoar yang dihias dengan patung bergaya modern di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Pejalan Kaki mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membenahi ibu kota, salah satunya melakukan revitalisasi trotoar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang nantinya ramah bagi pejalan kaki.

Namun, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menyayangkan Pemprov DKI bila melakukan pembenahan pendestrian di Jakarta tak memikirkan pengganti fasilitas sementara untuk dilalui masyarakat.

Trotorar
Pejalan kaki melintasi pedestrian di area perkantoran di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (23/5/2018). ANTARA FOTO/Reno Esnir

"Kami berpesan pada saat pembangunan trotoar yang dilakukan oleh Pemprov yang paling nakal itu kontraktornya jarang menyediakan namanya fasilitas sementara," kata Alfred saat dikonfirmasi, Senin (8/4).

Alfred pun mengatakan pihaknya tak ingin pendestrian di Kemang seperti pembangunan proyek kereta cepat Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta lantaran jarang sekali menyediakan fasilitas sementara.

Ia pun mengaku sering kritik kontraktor proyek Ratangga MRT yang tak memikirkan hak masyarakat dalam pembangunan moda transportasi berbasis rel itu.

"Nah itu waktu pembangunan MRT itu paling banyak Kita kritisi," tuturnya.

Dengan begitu, Afred mengharapkan ketegasan dari pihak Pemprov DKI terhadap para kontraktor yang tak menyediakan fasilitas sementara untuk pejalan kaki.

Apalagi, pihak kontraktor seharusnya bisa bersikap lebih profesional dengan mengedepankan faktor keamanan bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Pejalan kaki melintas di trotoar yang dihias dengan patung bergaya modern di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Foto: ANTARA

"Jadi setiap yang kita apresiasi, juga harus dibarengi dengan pekerjaan yang sesuai dengan SOP. Tadi kalau memang kontraktornya masih nggak mau seperti itu ya ganti. Karena gini, kan sudah dikasih sesuai dengan harga profesional, untuk apa lagi nggak menjalankan prosedur itu," tutupnya. (Asp)

#Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Fajar juga mengakui adanya hambatan signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menambah TPU baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Bagikan