Repot Jika Radikalisme Berkelindan dengan Kepentingan Politik

Eddy FloEddy Flo - Senin, 24 Juli 2017
Repot Jika Radikalisme Berkelindan dengan Kepentingan Politik

Tokoh NU cabang Australia dan Selandia Baru Nadirsyah Hosen (Foto: Twitter @na_dirs)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Tokoh NU Nadirsyah Hosen mengatakan penanganan radikalisme yang mengancam kebhinekaan bangsa akan repot apabila kerkelindan dengan kepentingan politik.

"Bukannya bersikap tegas, tapi demi kepentingan politik lantas bersikap lembek, bahkan merangkul kelompok radikal," kata Nadirsyah Hosen dalam Ngobrol Bareng Merawat Keindonesiaan: Tolak Radikalisme, Lawan Terorisme di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (23/7) kemarin.

Nadir mengatakan jika bangsa Indonesia berkonsensus Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati maka hendaknya tak cuma sekadar menjadi jargon, sementara di di tataran praktik masih saja dipersoalkan.

Menurut dia, salah satu bentuk ketegasan yang diperlukan adalah tidak memberikan toleransi kepada kelompok yang ingin mengubah bentuk maupun ideologi yang telah disepakati para pendiri bangsa.

"Masak organisasi yang jelas-jelas anti-Pancasila diterima sebagai ormas," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Monash Australia itu.

Terkait dengan Peraturan Pemerindah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas, Nadirsyah mengingatkan ormas-ormas yang ada di Tanah Air untuk tidak perlu khawatir sepanjang organisasinya tidak bertentangan dengan Pancasila.

"Jadi, jangan mau ditakut-takuti. Selama tidak bertentangan dengan Pancasila tidak akan menjadi sasaran perppu ini," kata dia.

Mantan teroris Kurniawan yang juga tampil sebagai pembicara mengakui kelompok radikal teroris memang tidak mengakui bentuk negara maupun pemerintahan di Indonesia.

"Kelompok radikal memang gampang mengkafirkan yang lain, mempertanyakan keislaman yang lain, menganggap negara dan aparatnya sebagai thaghut yang layak diperangi. Karena itulah aparat diserang," kata dia.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan di era reformasi dan demokrasi yang memberikan kebebasan memang muncul lagi kelompok yang rindu pada ide negara agama. Konsensus yang telah disepakati melalui perdebatan panjang oleh pendiri bangsa kembali dipersoalkan.

"Demokrasi memunculkan kekuatan yang merongrong NKRI," kata Muhaimin Iskandar.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebinekaan, keindonesiaan harus terus menerus dirawat hingga menjadi kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa.

"Zaman Orde Baru pun Pak Harto berusaha merawat kebinekaan, cuma dengan cara represif. Berhasil, tapi menghilangkan kekritisan. Tapi, benang merahnya adalah merawat kebinekaan dan persepsi yang sama atas keindonesiaan," kata dia. (*)

Sumber: ANTARA

#Muhaimin Iskandar #PKB #Radikalisme #Perppu Ormas #Ormas Radikal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Lifestyle
8 Cara Keluarga Cegah Anak Terpapar Pemahaman Kekerasan dan Radikalisme
Regulasi penggunaan sosial media pada anak di Indonesia belum seketat negara maju lainnya.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
8 Cara Keluarga Cegah Anak Terpapar Pemahaman Kekerasan dan Radikalisme
Indonesia
Kemendikdasmen Perkuat Peran Sekolah Cegah Anak Terpapar Radikalisme di Media Sosial
Kekerasan yang perlu dicegah tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk nonfisik, baik di dunia nyata maupun ruang digital.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
Kemendikdasmen Perkuat Peran Sekolah Cegah Anak Terpapar Radikalisme di Media Sosial
Indonesia
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
BNPT mengungkap 620 anak usia 11-18 tahun terpapar kekerasan dan radikalisme. 6 anak di Jakarta diarahkan menjalani rehabilitasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas lingkungan tempat belajar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Bagikan