Soffi Amira
MerahPutih.com - Kepastian pengiriman ribuan anggota TNI ke Gaza, Palestina, kini masih belum menemui kejelasan.
Sebelumnya, Istana menyebut rencana pemerintah Indonesia mengirimkan sekitar 8 ribu anggota pasukan perdamaian ke Gaza.
Kementerian Pertahanan RI mengatakan, hingga kini pihaknya masih fokus mematangkan persiapan pengiriman pasukan ke Gaza.
"Rencana pengiriman pasukan masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas K/L serta menunggu kejelasan mandat internasional dan arahan/keputusan resmi presiden (Prabowo Subianto)," kata Kabiro Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada wartawan, Kamis (12/2).
Baca juga:
Indonesia Siap Kirim 8 Ribu Pasukan Perdamaian ke Gaza, Mensesneg: Komitmen Dukung Palestina
Ia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan ke publik setelah ada keputusan resmi dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Karena itu, untuk kapan dipastikan berangkat dan detail komposisi pasukan, belum dapat kami sampaikan saat ini. Jika sudah ada keputusan dan jadwal resmi, akan diumumkan melalui kanal yang berwenang," ujar jenderal bintang satu TNI ini.
Fokus prajurit TNI yang nantinya tergabung dalam International Stabilization Force (ISF) tersebut adalah menjaga stabilitas Gaza dan melaksanakan misi kemanusiaan.
Menurut Rico, pemberitaan yang menyebut bahwa pasukan TNI akan dilibatkan untuk melucuti Hamas di Gaza tidak benar.
Baca juga:
Soroti Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza, DPR Ingatkan Risiko Keamanan Prajurit
”Terkait pemberitaan tersebut, dapat kami tegaskan bahwa fokus perencanaan Indonesia dalam kerangka dukungan stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah unsur rekonstruksi serta pelayanan kesehatan dan medis,” ungkap Rico.
Ia menyampaikan bahwa narasi yang menyatakan pasukan TNI dari Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti Hamas, tidak sesuai dengan fokus personel yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Secara tegas Rico menyatakan, Indonesia hadir demi perdamaian dan kemanusiaan. Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai.
"Pada prinsipnya, kontribusi Indonesia akan tetap berada dalam koridor stabilisasi, rekonstruksi, dan pelayanan kesehatan,” terang dia. (knu)
