Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menangkap 377 travel gelap yang nekat menerjanh aturan larangan mudik. Mereka mengangkut 2.225 penumpang ke beberapa darah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, penindakan ini menegaskan larangan mudik dari pemerintah.
"Kalau ada yang mengatakan mudik diizinkan, itu sama sekali tidak betul," ujar Sambodo Purnomo kepada wartawan, Jumat (22/5).
Baca Juga
PT KCI Minta Razia Surat Tugas Dilakukan di Akses Menuju Stasiun
Meski dilarang, keinginan masyarakat mudik tetap tinggi. "Tadi malam keingingan masyarakat untuk mudik luar biasa. Banyak yang memperkirakan itu arus puncaknya," ungkapnya.
Bahkan, kendaraan pariwisata (travel) gelap mematok tarif untuk pemudik hingga empat kali lipat per penumpang. "Tiket yang ditawarkan cukup mahal. Bisa tiga hingga empat kali harga normal," ujar Sambodo.
Sambodo mencontohkan, semisal perjalanan dari Jakarta ke Brebes, Jawa Tengah, normalnya harga tiket Rp 150.000. Namun mereka mematok harga per penumpang hingga Rp 500.000 untuk sekali perjalanan.
Hal tersebut juga berlaku untuk perjalanan menuju Cilacap, Jawa Tengah. "Mereka juga mengabaikan protokoler kesehatan untuk COVID-19," ujar Sambodo.
Setelah kendaraan tersebut berhasil dicegat, petugas kemudian meminta seluruh penumpang dan pengemudinya untuk turun dan didata.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa kebijakan larangan mudik tetap berlaku, bahkan pengawasannya mulai diperketat. Demikian juga mengenai sanksi yang diberikan kepada para pelanggar.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan bahwa pemberian sanksi dilakukan oleh petugas yang melakukan penegakan hukum di lokasi. Dalam hal ini sanksi diberikan oleh pihak kepolisian.
"Sementara untuk sanksi di jalan ini, itu wewenangnya ada di kepolisian. Pihak kepolisian ini juga sebenarnya satu frekuensi sama kita bahwa ini harus ditegakkan aturannya," kata Adita kepada wartawan.
Sanksi terberat mengacu ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bila dilihat dari aturan tersebut, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.
"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" bunyi pasal 93.
Baca Juga
Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Namun, Adita menggarisbawahi mengenai pemberian sanksi ini. "Ini kan sanksi maksimal. Bahwasannya nanti di lapangan akan seperti apa, ini adalah diskresi dari kepolisian," urainya.
Adita tidak menjelaskan apa sanksi denda dan kurungan penjara selama ini sudah pernah diberikan kepada para pelanggar. Namun, dia menegaskan bahwa penegakan hukum tetap dijalankan. "Yang ada sekarang memang lebih banyak tilang dan dikembalikan ke daerah asalnya," tuturnya. (Knu)
