Puan Minta Pemerintah Tambah Kriteria Program KIP Kuliah Sampai Jenjang S2

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 26 April 2022
Puan Minta Pemerintah Tambah Kriteria Program KIP Kuliah Sampai Jenjang S2

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pengarahan pasda Bimtek KIP Kuliah di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/4). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk menambah kriteria Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah sampai jenjang pasca sarjana (S2). Sejauh ini KIP hanya sampai kuliah sarjana (S1).

Demikian diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) KIP Kuliah di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/4).

Baca Juga:

Kunjungi Pasar Tambahrejo, Puan Maharani Borong Nogosari dan Ikut Jualan Tempe

Ia mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen untuk terus mendukung program KIP. Dia menjanjikan akan membantu pelajar dalam program tersebut untuk terus mengenyam pendidikan hingga S2.

"Syarat yang harus dipenuhi pelajar untuk terus mendapatkan bantuan meneruskan pendidikan akan terus diperbaiki," kata dia.

Dengan syarat kemudahan, kata dia, penerima beasiswa bisa lebih serta dapat membantu warga kurang mampu. Untuk saat ini baru KIP baru sampai jenjang S1.

"Akan saya bantu hingga S2. Ini baru rencana, tapi saya akan terus berusaha agar program ini bisa sampai jenjang kuliah sampai lebih tinggi," ucap dia.

Puan menambahkan, syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dukungan meneruskan pendidikan tersebut yakni mahasiswa harus memiliki IPK tinggi. Dengan IPK 3.00 setidaknya mahasiswa bisa menjaga kemampuan dirinya.

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pengarahan pasda Bimtek KIP Kuliah di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/4). (MP/Ismail)
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pengarahan pasda Bimtek KIP Kuliah di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/4). (MP/Ismail)

"Syaratnya IPK Minimal harus 3. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan dan mereka mampu belajar dan bermanfaat dalam menjalani jenjang pendidikan," papar dia.

Puan juga berjanji akan mengawal program tersebut tidak hanya di Dapil V Jateng saja, tetapi seluruh Indonesia. Untuk di Jawa Tengah penerima bantuan ada di wilayah Karanganyar, Magelang, Solo, dan lainnya.

"Saya komitmen untuk menambah lagi supaya lebih banyak. Program ini betul-betul sangat bermanfaat," katanya.

Ia pun sudah mencoba mengambil sampel sejumlah orang penerima bantuan KIP. Alhasil batuan lancar tidak sampai terlambat dan potongan.

"Kalau ada potongan laporkan saya. Artinya ini sudah berjalan baik dan benar, bermanfaat untuk kalian," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga:

Rencana Diresmikan Puan Maharani, Pasar Legi Solo Bocor

#Puan Maharani #Ketua DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Bagikan