Puan Harap Kereta Cepat Whoosh Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 04 Oktober 2023
Puan Harap Kereta Cepat Whoosh Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Kereta Cepat Whoosh. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut gembira dioperasikannya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Kereta cepat yang diberi nama Waktu Hebat, Operasi Optimal, Sistem Hebat atau Whoosh ini merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

“Ini adalah bukti Indonesia bersiap menjadi negara maju, dengan fokus membangun insfrastruktur transportasi yang berteknologi tinggi. Kita semua harus berbangga diri, negara kita menjadi pelopor kereta cepat di Asia Tenggara,” kata Puan di Jakarta, Rabu (4/10).

Diresmikan pada Senin (2/10), Kereta Cepat 'Whoosh' sudah dioperasionalkan secara umum dengan tarif gratis sampai pertengahan Oktober.

Tarif KCJB nantinya akan berkisar Rp 250 ribu sampai Rp 350 ribu di mana usulan tarif itu didasari atas tarif KA Argo Parahyangan yang berada di kisaran Rp 200 ribu-Rp 250 ribu.

Puan mengingatkan agar tarif Kereta Cepat 'Whoosh' disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Apalagi anggaran yang digunakan untuk proyek KCJB dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

“Perhitungan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus memperhatikan keadilan, terutama bagi masyarakat sebagai konsumen,” ujarnya.

Mantan Menko PMK itu juga mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan sarana pendukung Kereta Cepat 'Whoosh'.

Puan merinci, sarana prasarana tersebut mulai dari fasilitas dan layanan di kereta dan stasiun, hingga kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses KCJB.

“Pemerintah perlu memerhatikan bagaimana stasiun kereta cepat mudah diakses oleh masyarakat. Dengan terbukanya akses yang mudah, tentunya akan menarik minat masyarakat,” tuturnya.

Oleh karenanya, Puan mendukung agar akses untuk menuju stasiun kereta cepat semakin diperbanyak. Sehingga tidak hanya terintegrasi dengan stasiun LRT Halim Jakarta Timur saja, tapi juga dengan moda transportasi yang lain.

“Demikian juga halnya dengan yang di Bandung. Pemerintah harus mempermudah akses dengan menyiapkan transportasi penunjang di Stasiun Padalarang,” ungkap Puan.

“Jadi pekerjaan ini jangan dianggap selesai hanya dengan peresmian kereta cepat saja, tapi harus ditingkatkan dengan menyiapkan kereta feeder atau pengumpan yang menjadi transportasi lanjutan dari dan menuju stasiun kereta cepat,” sambungnya.

Puan berharap Pemerintah dapat berkaca pada kasus Bandara Kertajati yang sempat mati suri karena minimnya akses penunjang dan transportasi lanjutan.

Padahal, bandara tersebut dibangun untuk memenuhi keinginan masyarakat akan transportasi udara di sekitar Jawa Barat.

“Pemerintah jangan sampai telat merespons sarana transportasi yang sepi peminat karena sarana penunjang yang sulit. Bandara Kertajati sudah menjadi contoh, DPR berharap progress pembangunan sarana penunjang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa segera dilaksanakan,” papar Puan.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah pun didorong untuk memanfaatkan hadirnya Kereta Cepat 'Whoosh' untuk membangun perekonomian. Puan berharap KCJB dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Secara umum, Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa berdampak terhadap perekonomian nasional karena dapat mempermudah dan mempercepat akses warga dari Jakarta-Bandung, begitu pula sebaliknya. Ini tentunya sangat bermanfaat terutama bagi pelaku bisnis yang banyak melakukan mobilitas,” sebutnya.

Sementara secara khusus, menurut Puan, kereta cepat dapat mendorong kemajuan perekonomian di Jakarta dan Bandung, serta sekitarnya. Sebab kawasan kedua daerah akan semakin bertumbuh seiring kemudahan transportasi bagi konsumen sehingga juga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar.

“Kereta cepat ini harus dapat mendongkrak percepatan perekonomian masyarakat karena akan menumbuhkan kawasan dan aktivitas bisnis baru akibat cepatnya mobilisasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya,” terang Puan.

Di sisi lain, cucu Bung Karno itu mengingatkan Pemerintah agar juga fokus pada perawatan kereta cepat.

Menurut Puan, fasilitas layanan harus dibarengi dengan apiknya sistem perawatan KCJB sehingga hal tersebut akan membangun kepercayaan publik terhadap transportasi publik Kereta Cepat Whoosh.

“Pastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan kereta cepat. Ini akan menjadi jaminan berhasil atau tidaknya proyek kereta cepat,” tegasnya. (Pon)

#Puan Maharani #Kereta Cepat #Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
Kemenkeu Bakal Bayar Utang Kereta Cepat Rp 1 Triliun Per Tahun Selama 80 Tahun
Beban dari skema restrukturisasi tersebut relatif lebih ringan dari perkiraan sehingga masih dapat ditangani oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Kemenkeu Bakal Bayar Utang Kereta Cepat Rp 1 Triliun Per Tahun Selama 80 Tahun
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Bagikan