Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Insiden kecelakaan kereta api antara kereta api jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL) di Bekasi Timur memicu reaksi keras dari DPR RI terkait sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menuntut evaluasi total terhadap integrasi pusat kendali perjalanan guna mencegah jatuhnya korban jiwa di masa depan.
Baca juga:
Update Terbaru Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: 107 Korban, 16 Meninggal Dunia
Urgensi Integrasi Kendali Antaroperator
Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti tumpang tindihnya koordinasi pada jalur yang melayani berbagai jenis layanan kereta. Menurutnya, insiden di Bekasi Timur menjadi bukti nyata bahwa komunikasi antar pusat kendali belum menyatu secara sempurna.
Jalur rel yang padat menuntut ketepatan sistem persinyalan yang mampu mendeteksi setiap pergerakan secara real-time.
“Informasi harus terintegrasi. Integrasikan komunikasi pusat kendali jalur kereta, khususnya yang layanannya berbeda atau tidak sejenis, karena sepertinya koordinasi masih berjalan sendiri-sendiri,” tegas Iwan Aras dalam pernyataan resminya, Rabu (29/4).
Politisi asal Sulawesi Selatan ini menambahkan bahwa evaluasi tidak boleh sekadar mencari kesalahan teknis individu atau kru lapangan.
PT KAI wajib membedah sistem persinyalan dan prosedur penghentian darurat agar mampu menghadapi kondisi gangguan berlapis di koridor lalu lintas yang sangat padat.
Pengawasan Ketat dan Penataan Ruang Jalur
Selain masalah teknis, Komisi V DPR RI menekankan pentingnya respons terpadu saat terjadi gangguan di jalur aktif. Mekanisme proteksi harus bekerja secara otomatis untuk menghentikan seluruh layanan kereta hingga penanganan insiden selesai secara tuntas. Hal ini bertujuan agar gangguan kecil tidak bereskalasi menjadi kecelakaan besar yang fatal.
“PT KAI harus mampu menyiapkan sistem komunikasi dan pengendalian secara terintegrasi sehingga dapat mengontrol setiap pergerakan kereta, meski berbeda layanan,” tambah Iwan.
Baca juga:
Komisi V DPR Soroti Pintu Perlintasan Manual dan Masalah Sinyal di Tabrakan Kereta Bekasi
Masalah penataan ruang di sepanjang jalur rel juga menjadi catatan penting. Aktivitas masyarakat yang tidak terkendali serta keberadaan akses tidak resmi memperbesar risiko ancaman keamanan operasional.
Guna mendalami masalah ini, Komisi V berencana memanggil PT KAI dan Kementerian Perhubungan untuk memberikan klarifikasi serta pertanggungjawaban dalam fungsi pengawasan keselamatan publik.
