Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta perihal pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Gulkarmat pada APBD 2019 yang lebih mahal Rp6,5 miliar dari harga pasar.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, August Hamonangan mengatakan, selisih harga tersebut seharusnya bisa membiayai ratusan hidran mandiri untuk kawasan rawan kebakaran.
Baca Juga
Baru 2 Tangki Padam, Kebakaran Kilang Balongan Masuki Hari Kedua
“Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini,” ujar August di Jakarta, Selasa (13/4).
BPK mencatat total indikasi kerugian daerah sebesar Rp6,52 miliar dihitung dari selisih harga kontrak dengan harga riil untuk 4 item berbeda dengan rincian selisih harga antara lain unit submersible Rp761,67 juta, unit quick response Rp3,48 miliar, unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal Rp844,19 juta, dan unit pengurai material kebakaran Rp1,43 miliar.
August menilai, Pemprov DKI juga gagal menyusun prioritas anggaran dan mendahulukan pembelian robot pemadam kebakaran mahal yang sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di Jakarta ketimbang mengedepankan pengadaan hidran mandiri dan pelatihan SKKL atau sukarelawan pencegah kebakaran yang lebih dibutuhkan.
“Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal resiko dapat ditekan,” tuturnya.
Baca Juga
Pertamina Mulai Data Kerugian Warga Terdampak Kebakaran Kilang Balongan
Pada kebakaran Pasar Kambing, Tanah Abang pekan lalu misalnya, Dinas Gulkarmat membutuhkan waktu 10 menit untuk tiba di lokasi kebakaran. Pada kurun waktu tersebut kebakaran yang terjadi di lapak perabotan di Pasar Lontar merembet ke lapak buah dan kelontong sehingga menyebabkan 174 lapak hangus terbakar dan kerugian mencapai Rp1 Miliar.
“Dinas Gulkarmat tidak bisa bekerja sendiri, perlu didukung pengadaan sarana dan prasarana yang tepat, pembangunan hidran mandiri di lokasi padat penduduk dan lingkungan pasar harus jadi prioritas. Lalu perkuat dengan sistem sprinkler di fasilitas umum,” kata August. (Asp)
