Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, khususnya pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dan F-15.
“Pak Prabowo Subianto, apakah layak kita jor-joran belanja pesawat tempur sekarang? Musuh kita sekarang virus, senjata yang dibutuhkan obat dan vaksin” kata Juru Bicara DPP PSI, Rian Ernest, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2).
Baca Juga
Anies Jadi Capres Diunggulkan di Jakarta, Gerindra: Jadi Tantangan Buat Prabowo
PSI meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu transparan ke publik terkait pembelian Alutsista.
“Sikap terbuka itu bisa dimulai dengan merilis rencana strategi pembelian Alutsista. Apa saja yang mau dibeli, apa dasar kebijakannya, dan seterusnya,” kata Rian.
Intinya, kata Rian, Prabowo harus bijak melihat prioritas belanja mengingat kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman saat ini dan perekonomian bangsa yang belum pulih.
“Jangan sampai ada pertanyaan di publik, apakah pengadaan Alutsista ratusan triliun menjelang Pemilu 2024 ini berkaitan dengan hajatan Pilpres," ujarnya.
Baca Juga
Kasus Tanah Munjul, Eks Dirut Sarana Jaya Dituntut 6 Tahun 8 Bulan Penjara
Berdasarkan data Harian Kompas, ada anggaran sebesar 1.750 triliun yang bisa dihabiskan sampai 2024. Ernest mengamini peremajaan alutsista penting dilakukan. Namun, ia meminta anggarannya transparan dan ada skala prioritas.
"Kita tidak ingin ada tragedi kapal selam Nanggala terulang. Pesawat Hercules jatuh lagi. Tapi anggarannya harus terukur dan sesuai prioritas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.” tutup Rian.
Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kesepakatan pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dengan perusahaan penerbangan Perancis, Dassault Aviation. Nilainya mencapai 8,1 miliar dollar atau sekitar Rp 116 triliun.
Kesepakatan ini resmi Kamis 10 Februari 2022 disaksikan langsung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyetujui rencana penjualan 36 jet tempur F-15 ke RI. Nilainya mencapai US$ 14 miliar atau sekitar Rp 200 triliun. (Pon)
Baca Juga
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kementerian Pertahanan
