PSI Jakarta Beri Catatan Kritis untuk 100 Hari Pramono - Rano

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta memberi catatan kritis mengenai 100 hari kinerja Gubernur-Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengatakan, pihaknya tak melulu memberikan nilai buruk terharap pemerintahan Pramono-Rano.

PSI DKI mengapresiasi program-program Pramono - Rano yang sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Salah satunya adalah layanan transportasi gratis bagi 15 golongan yang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.

Baca juga:

Pramono Janji Segera Realisasikan 40 Program Percepatan Dalam 100 Hari Kerja

Kendati demikian William menilai terdapat program - program yang menyisakan beberapa catatan, sehingga harus dikritisi untuk diperbaiki lagi pelaksanaannya di kemudian hari.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," paparnya.

William mencontohkan program pameran pekerjaan atau job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya jika mengacu kepada survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang terbit belum lama ini.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, sehingga penyelenggaraannya bisa lebih optimal lagi nantinya.

"Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka penggangguran di Jakarta," katanya.

Baca juga:

100 Hari Kerja Pram-Rano, DPRD Dukung Penuh Program Eksekutif yang Berpihak kepada Rakyat

Menurut dia, Hal-hal seperti ini harus menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari kerja di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini.

"Yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun," ucapnya.

Lebih lanjut, William juga mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku-pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta dalam rangka mencari cara memperkuat program-programnya.

"Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah-masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung. Harapannya, itu bisa menjadikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mas Pram lebih tepat sasaran lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta," tutupnya. (Asp)