Frengky Aruan
MerahPutih.com - Langkah Pemerintah yang akan memberlakukan sistem pembayaran tol nontunai nirsentuh berbasis Multi-Lane Free Flow (MLFF) melalui aplikasi Cantas menjadi sorotan. Rencananya, program ini bakal berlaku bagi pengguna jalan tol di Indonesia
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menyampaikan kritik terkait kewajiban baru bagi pengguna jalan tol terkait sistem bayar tol tanpa setop. Dia menuturkan, aplikasi Cantas masih belum tersedia di Play Store dan App Store.
“Hal ini akan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat yang harus mematuhi aturan baru ini, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat,” ungkap Toriq kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/6).
Kekhawatiran ini disampaikan olehnya sebab kebijakan tersebut dinilai tidak realistis jika aplikasi pendukungnya belum siap digunakan oleh publik.
Baca juga:
Dia menganggap, kebijkakan ini terlalu terburu-buru dan berpotensi memberatkan masyarakat.
“Kami juga mendorong adanya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan baru dengan lebih mudah,” tutur politikus PKS ini.
Toriq menganggap, persoalan ini menunjukkan pentingnya persiapan yang matang dalam pelaksanaan inisiatif digital, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Ia berharap pemerintah dapat belajar dari situasi ini dan memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kami akan mendesak pemerintah untuk menunda penerapan kewajiban pendaftaran nomor kendaraan di aplikasi Cantas hingga aplikasi tersebut benar-benar tersedia dan dapat diakses oleh seluruh pengguna jalan tol,” tegas Toriq
Baca juga:
Mengenal Tentang MLFF Cantas, Aplikasi Wajib Bagi Semua Pengguna Jalan Tol
Sekadar informasi, sistem pembayaran tol nirsentuh dan tanpa berhenti (multilane free flow/MLFF) kemungkinan baru akan diterapkan setelah tahun 2029. Saat ini, pengimplementasian MLFF di Indonesia akan dilakukan secara bertahap, yaitu Single Lane Free Flow (SLFF) dengan barrier dan tapping atau hybrid yang direncanakan akan diterapkan pada 2025-2029. (Knu)
