Program Makan Siang Gratis Bisa Bikin Lonjakan Impor Beras

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Agustus 2024
Program Makan Siang Gratis Bisa Bikin Lonjakan Impor Beras

"Rencana makan siang gratis akan melonjakkan impor pangan (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program makan siang gratis yang dijanjikan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto diprediksi akan melonjakkan impor pangan. Sementara saat ini ada kecenderungan produktivitas pertanian padi di Indonesia menurun.

Artinya, ada selisih yang kemungkinan besar ditutupi dengan impor yang makin meningkat. Guru Besar Institute Pertanian Bogor (IPB), Prof.Dwi Andreas Santosa meminta agar pemerintah mempersiapkan mitigasi dampaknya dengan serius.

Andreas menyampaikan ini dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Kedaulatan Pangan di Indonesia" yang digelar PDI Perjuangan (PDIP) di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Baca juga:

Gibran Tambah 3 Sekolah SDN Solo Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Berlangsung 5 Hari

"Rencana makan siang gratis akan melonjakkan impor pangan. Kita harus hati-hati akan hal ini. Apalagi produktivitas padi kita cenderung menurun," kata Andreas.

Pada bagian lain, Andreas menyoroti ketergantungan pada impor pangan dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan. Baginya, apa yang disampaikan para Founding Fathers soal pentingnya sektor pertanian dan pangan, harus dihidupkan lagi.

"Ketika Presiden Bung Karno meresmikan Kampus Fakultas Pertanian UI 1952, beliau menyatakan dalam naskahnya, pangan adalah soal hidup atau mati. Ini sangat betul. Ketika kita melupakan pangan, selesai sudah," katanya.

Ia mengatakan, saat ini bisa mendebat jika pemerintah Indonesia mengklaim bisa mengalahkan produktivitas pangan negara tetangga. Dan orang bisa mendebat jika Indonesia menyebut diri sebagai lumbung pangan dunia.

Sebab faktanya, kata Andreas, saat ini hanya dalam 10 tahun dari 2013 sampai 2023, nilai impor Indonesia di sektor pangan melonjak hampir dua kali lipat.

Baca juga:

Jakarta Bakal Uji Coba Makan Bergizi Gratis Dengan Duit CSR BUMD

"Terlepas setuju atau tidak, progam makan siang gratis ini akan dilakukan. Tapi harus disiapkan bagaimana mitigasi risiko program ini sehingga sehingga tidak menjadi bencana," tuturnya.

Andreas juga mengingatkan apabila susu menjadi salah satu item program makan siang gratis, maka ini juga akan meningkatkan impor susu. Sebab, sapi perah di Tanah Air tidak mampu mencukupi hal itu.

"Sehingga impor susu pun bisa melonjak lima kali lipat," imbuhnya.

Dengan begitu, ia menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengemas sebuah program diversifikasi pangan. Kalau tidak, impor beras akan melonjak tinggi. (Pon)

#Beras #Makan Bergizi Gratis
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ketua MPR Ajak Anak Muda Indonesia Jadi Peternak Sapi Demi Suksesnya MBG
Ajakan ketua MPR ini sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Ketua MPR Ajak Anak Muda Indonesia Jadi Peternak Sapi Demi Suksesnya MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dikabarkan menarik Rp 71 triliun dari program MBG. Anggaran itu akan dialihkan ke beras gratis.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Indonesia
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Pemanggilan itu dilakukan berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengenai insiden pemukulan yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Indonesia
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengecam tindakan kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap petugas gizi, dan mendesak polisi menindak tegas pelaku.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Indonesia
Angkut Ayam dan Babi, Pemilik Mobil Bertuliskan BGN Dilaporkan ke Polisi
Mobil itu bukan milik BGN, juga bukan milik salah satu dapur BGN.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Angkut Ayam dan Babi, Pemilik Mobil Bertuliskan BGN Dilaporkan ke Polisi
Indonesia
BGN Laporkan Wakil Bupati Pidie Jaya atas Dugaan Penganiayaan Petugas Program MBG
BGN melaporkan Wakil Bupati Pidie Jaya, Aceh, atas dugaan penganiayaan terhadap petugas Program MBG di Desa Sagoe. Tegaskan tidak menoleransi kekerasan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
BGN Laporkan Wakil Bupati Pidie Jaya atas Dugaan Penganiayaan Petugas Program MBG
Indonesia
Kepala BGN Benarkan Arahan SPPG Wajib Bikin Konten Positif MBG, tapi Tanpa Insentif Rp 5 Juta
Dadan menegaskan arahan wajib itu bukan dimaksudkan sebagai bentuk promosi berlebihan.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Kepala BGN Benarkan Arahan SPPG Wajib Bikin Konten Positif MBG, tapi Tanpa Insentif Rp 5 Juta
Indonesia
BGN Ingin Dalam 2 Bulan 82,9 Juta Dapat Jatah Makan Bergizi Gratis
Kepala Negara akan tetap mengapresiasi capaian signifikan meskipun target belum sepenuhnya terpenuhi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
BGN Ingin Dalam 2 Bulan  82,9 Juta Dapat Jatah Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Dorong Implementasi Perpres MBG, Penting untuk Pastikan Keamanan Pangan Anak Sekolah
Kehadiran perpres tersebut akan menjadi dasar penting dalam memperkuat regulasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Dorong Implementasi Perpres MBG, Penting untuk Pastikan Keamanan Pangan Anak Sekolah
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Bagikan