Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno serta Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau fasilitas pengolahan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih serta fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (Refuse Derived Fuel/RDF) di Landfill Mining dan RDF Plant.
Baca juga:
Wagub Sebut Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Masih Proses
Pramono Anung menjelaskan bahwa Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah setiap hari. Dengan adanya fasilitas RDF Plant di Bantargebang dan Rorotan, diharapkan volume sampah dapat dikurangi menjadi 5.000-6.000 ton per hari.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) untuk memungkinkan pembangunan PLTSa dengan insinerator.
"Kami sangat mengharapkan keputusan terkait tipping fee. Jika segera diputuskan, kita tidak perlu hanya mengandalkan pembangunan RDF," ucap Pramono.
Baca juga:
Timbunan Capai 32,6 Juta Ton di 2024, Pemerintah Targetkan Pengelolaan Sampah 100 Persen di 2029
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta, karena fasilitas RDF Plant saja tidak cukup.
"Saat ini, Jakarta sudah memiliki dua fasilitas RDF. Tanpa perubahan tipping fee, pembangunan RDF akan lebih diminati karena ada pembeli, yaitu Indocement," ujar Pramono.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menyebut untuk menyelesaikan masalah sampah Jakarta, perlunya penyempurnaan aturan terkait tipping fee agar investasi dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik (PLTSa) lebih menarik bagi investor.
"Tapi memang untuk menuntaskan ini, tadi saya sudah sampaikan mengenai aturan yang harus kita sempurnakan. Tidak ada lagi tipping fee dan lain-lain, ini nanti pemerintah daerah cukup menyiapkan lahan, Pak," jelasnya.
