Frengky Aruan
MerahPutih.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menuding adanya LSM didanai asing untuk memecah belah bangsa, menuai kritikan.
Direktur Imparsial Ardi Manto menilai, pernyataan ini tidak selaras dengan kemajuan zaman yang semakin demokratis dan mengglobal, serta pengakuan terhadap organisasi swadaya masyarakat sebagai pilar penting dalam pembangunan.
Menurut Ardi, semua dokumen atau instrumen internasional mengakui pentingnya lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia.
“Semakin disayangkan, pernyataan (Prabowo) itu disampaikan dalam pidato Hari Lahir Pancasila,” kata Ardi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/6).
Menurut Ardi, adalah ahistoris atau berlawanan sejarah bila Presiden Prabowo menyatakan LSM sebagai pengadu domba. Kenyataannya LSM menjadi aktor yang memastikan check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia saat ini.
Baca juga:
Istana Ungkap Informasi LSM yang Dituduh Prabowo Didanai Asing untuk Adu Domba Rakyat Indonesia
“Di saat yang sama, sistem check and balances saat ini sudah tak bisa bekerja secara efektif, terjerat kepentingan elit, dan akibatnya tidak ada yang membela kepentingan rakyat,” kata Ardi.
Ardi mengingatkan, rezim yang menolak LSM adalah rezim yang menolak pemerintahannya diawasi oleh masyarakat sehingga rezim itu potensial menyalahgunakan kekuasaannya
“Dengan demikian , hal itu menjadi sinyal kuat sebagai bentuk rezim yang mengarah otoriter dan anti-kritik,” jelas Ardi.
Sekadar informasi, Prabowo menuduh pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba Indonesia. Ia menyampaikan itu saat memberi amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, 2 Juni 2025.
Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dan jangan ada perbedaan sehingga menyebabkan gontok-gontokan. Jenderal TNI Purnawirawan ini menyebut, kekuatan asing tidak suka Indonesia maju. (Knu)
