Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menilai saat ini bangsa Indonesia perlu kerja keras agar ke depan dalam menghadapi tantangan bangsa kedepan.
Demikian disampaikan oleh Prabowo saat memimpin upacara peringatan HUT RI ke 74 di kantor DPP Partai Gerindra, Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, (17/8).
Baca Juga: Prabowo Jadi Inspektur Upacara di Markas Gerindra
"Kerja keras untuk negara kita bangsa kita," papar Prabowo.
Prabowo menegaskan kerja keras tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia dapat survive dalam menghadapi tantangan ke depan.
"Supaya bangsa kita bisa survive karena tantangan sangat besar di depan," papar Prabowo.
Seperti pantauan dari luar pagar kantor DPP Gerindra, Prabowo terlihat sedang membacakan teks proklamasi dan mengheningkan cipta. Prabowo juga menanggapi wacana amendemen UUD 1945. Menurut Prabowo, Gerindra ingin kembali ke UUD 45 yang asli.
Baca Juga: Kereta Kencana Milik Dedi Mulyadi Jadi Pembawa Bendera Pusaka Menuju Istana
"Gerindra sudah jelas, perjuangan kita kembali UUD 45 yang asli, jadi amandemen untuk GBHN bagi kita tidak masalah, kita ingin lebih dari itu kembali ke UUD 45 yang asli," ujar Prabowo.
"Kemudian kalau ada kekurangan bisa adendum perbaikan. Batang tubuhnya bagi kita ingin kembali (UUD 45 yang asli)," lanjut dia.
Prabowo mengatakan, UUD 45 boleh dilakukan amandemen untuk memperbaiki yang kurang baik. Namun batang tubuh dalam UUD 45 tidak boleh diubah.
"Kalau sudah konsensus dan keputusan mayoritas itu bisa diadendum perbaikan, UUD 45 bukan tidak boleh diperbaiki, boleh. Di negara maju dan kuat UUD batang tubuh jangan ditinggalkan," ucap dia.
Baca Juga: HUT ke-74 RI, Anies Ajak Warga Tingkatkan Kualitas Daya Saing Majukan Indonesia
Wacana amendemen terbatas UUD 1945 ini sebenarnya sudah muncul pada MPR periode 2014-2019. Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah sebelumnya menyatakan fokus utama partainya adalah melanjutkan agenda besar MPR pada periode 2014-2019 yang tertunda karena Pemilu 2019, yaitu amendemen UUD 1945 secara terbatas. (Knu)
