Prabowo Pidato di Turki: Sekarang Terjadi Penindasan Bangsa Besar ke yang Lemah
Presiden Prabowo berpidato di parlemen Turkiye.(foto: dok Presiden)
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto berbicara mengenai situasi global yang penuh ketidakpastian di hadapan parlemen Turkiye, di Kota Ankara, Kamis (10/4). Dalam pidatonya, ia tidak hanya menyoroti ketidakpastian global, tetapi juga menyebut kini masih terjadi penindasan oleh bangsa besar terhadap bangsa yang lemah.
"Kita merasakan bahwa saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa bahwa terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah," kata Prabowo.
Menurutnya, banyak negara yang berbicara mengenai hak asasi manusia (HAM) tetapi diam dan tidak mengambil aksi nyata dalam menghadapi pelanggaran HAM dan pengeboman terhadap warga Gaza.
Baca juga:
Prabowo Pidato di Parlemen Turkiye, Suarakan Dukungan ke Palestina
Namun, Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai pemimpin negara Turkiye tegas membela bangsa yang lemah termasuk Palestina.
“Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang HAM. Tapi ketika anak-anak dan ibu-ibu dibom di jalur Gaza, mereka semua diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran HAM,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Tiba di Turkiye, Prabowo Disambut Karpet Biru Langit oleh Erdogan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Presiden Bakal Kenalkan Prabowonomics di World Economic Forum
Presiden Prabowo Bakal Pidato Khusus di World Economic Forum
Prabowo Janji Bangun 10 Kampus Baru Gunakan Bahasa Inggris Jadi Pengantar
Kerja Sama Maritim Indonesia - Inggris Bakal Serap 600 Ribu Pekerja
Ditemani Jajaran Konglomerat Indonesia, Presiden Prabowo Bertemu Pengusaha Inggris
Prabowo Senang Dialog Pendidikan Dengan Russell Group Yang Menaungi 24 Universitas Riset Produktif
Agenda Prabowo Dalam Lawatan ke Inggris dan Swiss
Baru 1,1 Juta Mahasiswa Dapat Beasiswa, Presiden Prabowo Ingin Diperbanyak
Prabowo Tambah Anggaran Riset Rp 4 Triliun, Ini Peruntukannya
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok