Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kebebasan berkumpul dan berpendapat di negara demokrasi ada aturan aturannya. Sikap Jokowi ini merespons kritik adanya pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang dilakukan kepolisian dengan alasan keamanan.
"Di negara demokrasi ada kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat tetapi sekali lagi ada aturannya, jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial," kata Presiden Jokowi seusai menghadiri acara Partai Nasdem di Jakarta, semalam.
Jokowi memastikan polisi wajib melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketertiban sosial dan menjaga keamanan. "Nanti kalau misalnya polisi ngga melakukan apa-apa kalau kemudian terjadi benturan yang disalahkan siapa? Polisi lagi," katanya.
Menurut dia, proses-proses pencegahan untuk menjaga ketertiban dan keamanan sudah menjadi tugas aparat. "Kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan," tegas Kepala Negara dikutip Antara.
Sebelumnya bakal Calon Presiden RI 2019-2024 Prabowo Subianto mengecam pembiaran persekusi terhadap masyarakat yang mengekspresikan kebebasan dalam berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan demokrasi.
"Demokrasi menuntut kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berhimpun," kata Prabowo di Jakarta, Sabtu, dalam diskusi bedah buku Indonesia Paradoks karyanya.
Prabowo melanjutkan, "Ada emak-emak mau deklarasi diusir, diusir dari negaranya sendiri, dia mau datang di kota di negaranya, dia diusir, apakah republik semacam ini yang kita cita-citakan? Apakah republik semacam ini yang dicita-citakan pendiri bangsa?".
Sebagai negara yang telah dewasa, 73 tahun merdeka, menurut Prabowo, seharusnya mengayomi rakyatnya yang berbicara dengan baik untuk mengeskpresikan pendapatnya dan memperjuangkan hak-haknya.
Capres koalisi Gerindra itu menyatakan sangat prihatin apabila aparat-aparat negara, milik negara, milik bangsa, milik seluruh rakyat Indonesia tidak mengerti bahwa mereka harus melindungi segenap bangsa Indonesia. "Bukan sebab kalau alat negara alat satu golongan, saya kira itu adalah pelanggaran UUD suatu negara," tandas Prabowo.
