Prabowo Diminta Bentuk Satgas Darurat Keselamatan Transportasi Darat

MerahPutih.com - Kecelakaan maut di gerbang Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat antara truk pengangkut galon air mineral dengan sejumlah mobil mini bus harus menjadi perhatian serius pemerintah. Insiden itu menyebabkan delapan orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka.

Insiden kecelakaan di jalan tol itu menunjukkan masih minimnya perhatian pemerintah pada keselamatan.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas Darurat Transportasi Darat, yang diketuai dari prajurit TNI.

"Begitu rumitnya persoalan angkutan logistik, mohon Bapak Presiden dapat membentuk Satgas Darurat Keselamatan Transportasi Darat (dengan Ketua dari TNI)," kata Djoko kepada MerahPutih.com, Kamis (6/2).

Baca juga:

Polri Buka Posko untuk Korban Kecelakaan Maut Gerbang Tol Ciawi, Keluarga Bisa Hubungi Call Center

Ia pun mencontohkan seperti wabah kasus COVID-19 yang merebak beberapa tahun lalu. Guna penanganan serius kasus corona itu pemerintah membentuk Satgas COVID-19.

"Mencontoh penanganan Covid 19 yang ditetapkan melalui Inpres. Perlu harmonisasi penegakan hukum (Gakkum)," urainya.

Perihal angkutan logistik, kata Djoko, ada 12 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan logistik. Yakni Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Kemen Pekerjaan Umum.

Lalu Kepolisian RI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemeterian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Bappenas).

Baca juga:

Truk Pengakut Galon Aqua Diduga Picu Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Danone Indonesia Angkat Bicara

Sejak 2017, Ditjenhubdat Kemenhub mulai membenahi persoalan Truk ODOL. Akan tetapi selalu gagal, karena penolakan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta tidak didukung Kementerian Perdagangan lantaran kekhawatiran inflasi naik.

"Namun tidak ada upaya dari ketiga institusi tersebut untuk mengusulkan program membenahi masalah ODOL, selain menolak dan menakut-nakuti dengan isu inflasi," tutupnya. (Asp)