Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto dianggap belum memiliki komitmen dalam membenahi persoalan lalu lintas. Hal ini diungkapkan presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan.
Edison belum melihat indikasi adanya kepedulian Pemerintahan Prabowo terhadap persoalan lalu lintas dan angkutan umum yang saat ini sedang berada dalam kondisi memprihatinkan.
“Bahkan buku Prabowo Subianto bertajuk Paradoks Indonesia dan Solusinya, tidak menyebut soal lalu lintas dan angkutan jalan,” kata Edison di Jakarta, Senin (28/10).
Baca juga:
Survei Indikator Temukan Mayoritas Masyarakat Yakin Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik
Edison mengingatkan, lalu lintas adalah budaya bangsa, potret modernisasi dan urat nadi kehidupan. Semestinya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Apalagi kemacetan serta kecelakaan lalu lintas menjadi momok bagi masyarakat khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya serta Medan.
“Bahkan kemacetan dan permasalahan lalu lintas menimbulkan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah per tahun,” tutur Edison.
Edison menyebut, Prabowo belum memberikan penekanan secara khusus terkait upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan berbagai permasalahan yang secara kasat mata dapat dilihat di hampir seluruh ruas jalan raya yang ada.
Edison melihat, penyebab utama kemacetan adalah faktor jumlah kendaraan yang tidak terkontrol, sehingga ruas dan Panjang jalan yang ada tidak mampu menerima kendaraan yang setiap hari terus bertambah.
Baca juga:
Seharusnya, lanjut Edison, pemerintah mulai melakukan pembatasan jumlah kendaraan, minimal dengan cara menerapkan setiap pembelian kendaraan baru harus disertai dengan surat keterangan kepemilikan garasi.
“Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sosialisasi dan melibatkan berbagai pihak dalam melaksanakan upaya untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat,” tutup Edison.
Sekedar informasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub pernah menyebut bahwa kemacetan yang terjadi di wilayah Jabodetabek berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.
Sementara kemacetan di kota besar lainnya seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Medan masing-masing menimbulkan kerugian mencapai Rp 12 triliun per tahun. Sedangkan kemacetan di Jakarta berdasarkan kajian Bank Dunia pada 2019, potensi menimbulkan kerugian mencapai Rp 65 triliun per tahun.
