Polres Khusus Kawasan IKN, Berkonsep Green Building dengan Biaya Rp 160 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 21 Desember 2023
Polres Khusus Kawasan IKN, Berkonsep Green Building dengan Biaya Rp 160 Miliar

Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau perkembangan pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, Kamis (21/12/2023). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Polres Khusus Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/12).

Polres Khusus Kawasan IKN ini, nantinya akan membawahi 6 polsek di sekitar kawasan IKN, di antaranya Polsek Sepaku, Polsek Samboja, dan Polsek Muara Jawa.

Nantinya, akan ada 750 personel polisi yang ditugaskan di Polres Khusus Kawasan IKN, dengan dilengkapi sejumlah peralatan canggih, di antaranya seperti command center berbasis artificial inteligence (AI) yang nantinya akan memantau setiap sudut wilayah IKN dengan kamera CCTV.

Baca Juga:

IKN Berkomitmen Kembalikan Kejayaan Hutan Tropis

“Berdirinya Polres Khusus Kawasan IKN itu, bisa membersihkan tindak kriminalitas di seluruh wilayah IKN,” kata Jokowi.

Polres Khusus Kawasan IKN ini nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare dengan menelan anggaran sebesar Rp 160 miliar yang ditargetkan tuntas dalam waktu 9 bulan ke depan.

"Peletakan batu pertama pembangunan gedung Polres Khusus Kawasan IKN, di atas lahan seluas 6.189 meter persegi, dan ini bukan luas lahan, seingat saya 12 hektare. Pembangunan polres ini akan dibangun selama 9 bulan dengan anggaran sebesar Rp 160 miliar," terang Jokowi.

Baca Juga:

Agung Sedayu Bangun Hotel Bintang 5 Pertama di IKN, Tinggi 9 lantai 191 Kamar

Menurutnya, rancangan pembangunan gedung Polres Khusus Kawasan IKN harus direvisi, karena harus dibangun dengan konsep green building atau gedung yang ramah lingkungan.

"Lingkungannya juga lingkungan hijau jadi saya minta untuk desain polresnya juga sedikit dikoreksi, agar muncul green building-nya," sambung Presiden.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, pembangunan polres di kawasan IKN diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat, dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Dengan groundbreaking pembangunan ini, keberadaan polres di IKN diperkirakan akan menjadi penopang utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.

"Keberhasilan proyek ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjaga keamanan negara, memberikan kepercayaan diri kepada masyarakat bahwa IKN akan menjadi pusat yang aman dan terkendali," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Klaim Tinggal di IKN Bebas dari Ancaman Sakit Jantung dan Stroke

#Presiden Jokowi #IKN Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Bagikan