Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 07 Juli 2015
Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan

Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek normalisasi kali Pesanggrahan (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (krimsus) menetapkan 4 tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan (NKP) untuk tahun anggaran 2011.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Mudjiono mengatakan, penetapan tersangka dalam kasus tersebut dilakukan setelah sebelumnya penyidik melakukan gelar perkara. Selain itu, bukti awal kasus ini juga telah ditemukan pihaknya.

"Ya, kita sudah melakukan gelar perkara. Telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka," ungkap Mudjiono saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (7/7).

Meski demikian, dirinya enggan menyebut identitas para tersangka. Namun, ia memastikan bahwa ada puluhan saksi yang diperiksa sebelum akhirnya dilakukan penetapan tersangka dalam kasus itu. "Yang jelas, kita sudah memeriksa 72 saksi dalam perkara ini," tuturnya.

Diketahui, proyek NKP mulai dikerjakan pada tahun 2011. Proyek ini berada di wilayah Jakarta Barat, yang di antaranya melintasi delapan kelurahan yakni Sukabumi Selatan, Srengseng, Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Meruya Utara, dan Kembangan Selatan.

Sampai tahun 2014, di Srengseng sudah ada sembilan dari 30 bidang tanah yang dibebaskan. Sukabumi Selatan yang sebelumnya baru sembilan dari 61 bidang sudah 14 bidang dibebaskan. Sedangkan di Kebon Jeruk ada 24 serta Kelapa Dua ada 46 yang belum dibebaskan. Pengerjaan fisik berlangsung setelah masa kontrak diperpanjang hingga 2015 dengan target, jika progres proyek NKP mencapai 70 persen, maka sudah mampu mengendalikan titik banjir seperti di Tanah Kusir, Pondok Pinang, dan Pos Pengumben. Namun, dalam perkembangannya ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan proyek ini.

"Kami menemukan ada kerugian negara sekitar Rp 32 miliar," demkian Mudjiono mengakhiri keterangannya.(gms)

 

Baca Juga:

Kapolda Metro Jaya Sesalkan Penembakan Warga oleh Anak Buahnya

Kapolda Metro Jaya Sinyalir Kriminalitas Meningkat Jelang THR Cair

Humas Polda Metro Jaya: Sumbangan Djan Faridz itu CSR Bukan THR

 

#Polda Metro Jaya #Normalisasi Kali Pesanggrahan #Kasus Korupsi #Dugaan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Adam Damiri Bawa 8 Novum untuk Dasar PK Kasus Asabri
Bukti yang diajukan meliputi laporan keuangan RUPS PT Asabri 2011–2015, mutasi rekening pribadi, data portofolio saham, serta aplikasi Stockbit yang resmi diawasi OJK. Aplikasi itu menampilkan analisis saham dan reksadana, termasuk grafik saham yang sebelumnya disebut merugi, tapi faktanya masih bernilai dan menghasilkan keuntungan.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Adam Damiri Bawa 8 Novum untuk Dasar PK Kasus Asabri
Indonesia
Soroti Kebakaran Rumah Hakim PN Medan, Eks Penyidik KPK: Bentuk Teror ke Penegak Hukum
Eks penyidik KPK Praswad Nugraha menilai kebakaran rumah Hakim PN Medan Khamozaro Waruwu bukan kebetulan, melainkan teror terhadap aparat penegak hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Soroti Kebakaran Rumah Hakim PN Medan, Eks Penyidik KPK: Bentuk Teror ke Penegak Hukum
Indonesia
Rumah Hakim Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar Misterius, DPR: Kejahatan Terencana!
Rumah Ketua Majelis Hakim PN Medan yang tangani kasus korupsi proyek jalan di Sumut terbakar misterius. DPR sebut insiden ini sebagai kejahatan terencana.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Rumah Hakim Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar Misterius, DPR: Kejahatan Terencana!
Indonesia
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Rumah hakim PN Medan yang menangani kasus korupsi proyek jalan di Sumut terbakar. Komisi III DPR pun meminta untuk diusut sampai tuntas.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Indonesia
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
KPK menggeledah rumah Gubernur Riau, Abdul Wahid, Kamis (6/11). Penggeledahan ini termasuk lanjutan penyelidikan kasus korupsi.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Adam Damiri Bakal Hadiri Sidang Perdana PK Kasus Asabri di PN Jakarta Pusat
Adam Damiri akan menghadiri sidang perdana PK kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) pada Kamis (6/11).
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Adam Damiri Bakal Hadiri Sidang Perdana PK Kasus Asabri di PN Jakarta Pusat
Indonesia
Polda Metro Segera Paparkan Temuan 2 Mayat Hangus Terbakar di Gedung ACC Kwitang
Seperti diketahui, Kwitang menjadi salah satu titik demonstrasi yang berung rusuh pada akhir agustus 2025. Di kabarkan beberapa orang sempat hilang dalam demo tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Polda Metro Segera Paparkan Temuan 2 Mayat Hangus Terbakar di Gedung ACC Kwitang
Indonesia
Kasus Korupsi Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar
KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan korupsi terkait permintaan fee atau 'jatah preman' sebesar 5 persen dari proyek PUPR-PKPP tahun 2025 senilai Rp 177,4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Kasus Korupsi Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 Pejabat Sebagai Tersangka Korupsi Pemerasan Anggaran 2025
KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua pejabat lain sebagai tersangka korupsi pemerasan anggaran tahun 2025 di lingkungan Pemprov Riau.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 Pejabat Sebagai Tersangka Korupsi Pemerasan Anggaran 2025
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Bagikan