Mula Akmal
MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan terkait penghentian penyidikan Menpora Dito Ariotedjo dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1,2,3,4 dan 5, Senin (21/8).
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sidang akan digelar sekira pukul 10.00 WIB.
Baca Juga:Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Gelaran Brick Parkour Asian Tour Indonesia 2023
“Agenda panggilan termohon dengan peringatan," tulis dalam situs SIPP, dikutip Senin (21/8).
Sidang praperadilan dilayangkan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Mereka menggugat Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gugatan tersebut diajukan LP3HI pada 21 Juli 2023 dan terdaftar dengan nomor perkara 79/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Praperadilan dilayangkan LP3HI lantaran Kejagung dan KPK dianggap tidak melakukan penyidikan terhadap Menpora Dito Ariotedjo.
Dito sebelumnya pernah diperiksa Kejagung atas dugaan keterlibatannya dalam mengamankan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.
Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho mengatakan dugaan Dito mengamankan kasus korupsi BTS mencuat setelah dua terdakwa yakni Irwan Hermawan dan Windi Purnama, mengaku menghubungi pihak yang disebut dapat menghentikan penyelidikan dugaan korupsi agar tidak naik ke tahap penyidikan.
Kurniawan mengungkapkan, pihak yang dimaksud kedua terdakwa adalah Dito. Saat itu Dito masih bekerja sebagai staff khusus bidang hubungan antarlembaga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Belakangan, Dito sempat membantah keterangan dua terdakwa tersebut. Kemudian, kuasa hukum Irwan, Maqdir Ismail, mengaku menerima kiriman uang sebesar 1,8 juta Dollar AS atau setara Rp 27 miliar ke kantornya. Namun, Maqdir tidak menyebut siapa pihak yang mengembalikan uang itu.
Baca Juga:
Sumber Uang Bukan dari Dito, Maqdir Serahkan Rp 27 Miliar Lebih ke Kejagung
Kurniawan menyampaikan Kejagung sudah berupaya menyita kamera pengawas atau CCTV di kantor Maqdir Ismail, tetapi jaksa yang ditugaskan untuk melakukan penyitaan tidak mengantongi izin dari pengadilan.
Lebih lanjut Kurniawan menuturkan bahwa pihak Kejagung tidak berupaya melacak kamera CCTV lainnya yang terpasang di sekitar kantor Maqdir Ismail.
Menurutnya, pelacakan CCTV di sekitar kantor Maqdir perlu dilakukan untuk mengidentifikasi nomor polisi kendaraan yang digunakan oleh pihak pengantar uang. Identifikasi pelat nomor tersebut penting untuk tujuan mendalami hubungan uang tersebut dengan Dito.
“Bahwa keengganan termohon untuk menjadikan perkara a quo (tersebut) terang benderang tanpa ada upaya tebang pilih, terlihat dari keengganan termohon mendalami peran Dito Ariotedjo dengan dikonfrontir dengan keterangan Irwan Hermawan dan Windi Purnama,” ujar Kurniawan.
“Hal mana merupakan bentuk penghentian penyidikan atas aliran uang hasil tindak pidana korupsi a quo, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang, sekaligus gratifikasi serta berupaya untuk menghalangi penyidikan yang dilakukan termohon,” imbuhnya. (Pon)
Baca Juga:
Menpora Dito Ngaku Tak Tahu soal Rp 27 Miliar yang Dikembalikan ke Kejagung
