PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki

Merahputih.com - Kasus dugaan penerimaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melilit Jaksa Pinangki Sirna Malasari memasuki babak baru. Jaksa Pinangki dijadwalkan perdana duduk di kursi pesakitan hari ini.

"Setelah saya koordinasikan dengan majelis hakimnya maka sidang pertamanya telah ditetapkan oleh majelis hakimnya yaitu hari Rabu, tanggal 23 September 2020," kata humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kepada wartawan, Rabu (23/9).

Baca Juga:

Masuk ke Sejumlah Orang, Dugaan Aliran Suap untuk Jaksa Pinangki Terus Diusut

Pinangki akan disidang oleh majelis hakim yang diketuai IG Eko Purwanto dengan hakim anggota H Sunarso dan Moch Agus Salim.

Bambang mengungkapkan PN Jakpus telah menerima berkas Pinangki pada Kamis 17 September 2020.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya sudah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Pinangki akan didakwa terkait penerimaan suap, gratifikasi, pemufakatan jahat, dan juga TPPU. Bambang belum memiliki informasi lebih lanjut apakah Pinangki akan menjalani persidangan secara langsung atau daring.

"Untuk persidangan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari, belum tahu apakah virtual atau terdakwanya akan hadir langsung karena tergantung dari Jaksa Penuntut Umumnya untuk menghadirkan yang bersangkutan," tuturnya.

Kasus ini berawal dari pertemuan antara Pinangki, Andi Irfan, dan Anita Kolopaking, dengan Djoko Tjandra, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019.

Sebagai informasi, Anita Kolopaking merupakan mantan pengacara Djoko Tjandra. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus lain yang masih terkait dengan Djoko Tjandra.

Baca Juga:

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

Menurut Kejagung, di pertemuan itu, Djoko Tjandra setuju untuk meminta bantuan Pinangki dan Anita untuk mengurus fatwa.

Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu. (Knu)