Dwi Astarini
SAAT masa kenormalan baru dimulai, muncul juga kebiasaan baru warga Indonesia. Bersepeda. Tidak sedikit yang rela membeli sepeda dengan harga fantastis demi gowes asyik. Entah karena mengikuti tren atau bagian dari hobi. Di balik itu semua, bersepeda memberi segudang manfaat kesehatan, terutama di tengah pandemi seperti saat ini.
Maraknya sepeda di jalanan memunculkan gagasan untuk mengenakan pajak pada sepeda. layaknya kendaraan bermotor. Kabar itu berembus kencang beberapa hari belakangan. Faktanya, mengutip Antara, informasi tersebut keliru.
BACA JUGA:
Bantahan datang dari pihak Kementerian Perhubungan. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pihaknya sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Keputusan itu diambil mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi saat ini.
Namun, tahukah kamu, di zaman dulu pajak memang dikenakan untuk sepeda?
Dahulu, sepeda punya surat pajak bagi setiap pemiliknya. Jenis sepeda yang dikenai pajak ialah sepeda onthel. Siapa pun yang memilikinya wajib membayar pajak. Pajak itu sering disebut plombir.
Di era 80-an sampai 90-an mengoleksi peneng sepeda atau plombir menjadi kegiatan yang membawa kenangan. Plombir sudah dikeluarkan pemerintah sejak 1960-an.
Dalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plombir diartikan sebagai materai dari timah dan digunakan sebagai tanda sudah membayar pajak kendaraan. Kendaaran di sini bukan kendaraan seperti mobil atau motor, melainkan andong, becak, dan sepeda. Sederhananya, plombir serupa dengan STNK yang berisi informasi mengenai kendaraan dan pajak. Jika STNK bisa ditaruh di dompet atau kantong, plombir justru ditempel pada badan sepeda.
Pemerintah mencetak lempengan logam yang diukir sesuai dengan logo pemerintah daerah masing-masing. Di era 1970-an, lempengan logam itu berubah menjadi stiker.
Besaran pajak yang dikenakan pun tergantung jenis sepedanya. Biasanya berkisar Rp50, Rp100, Rp200, Rp250, bahkan lebih tinggi. Semakin mahal harga sepeda, semakin mahal pula pajak yang harus dibayar. Misalnya untuk sepeda Phoenix, pajak yang harus dibayarkan bisa mencapai Rp500 per tahunnya. Sementara itu, sepeda onthel hanya dikenai Rp100 hingga Rp200 setiap tahunnya.
Pajak sebesar itu terasa berat bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Tidak jarang, petugas melakukan razia mendadak untuk memastikan pemilik sepeda sudah membayar pajak. Pemilik sepeda tanpa plombir akan disuruh membeli stiker dari petugas langsung di tempat. Bahkan, petugas tidak segan mencabut pentil sepeda jika mereka tidak memiliki uang.
Agar terbebas, pemilik sepeda di zaman itu punya cara unik mengakali para petugas. Mereka akan patungan membayar pajak. Satu stiker disobek jadi dua lalu ditempelkan di sepeda masing-masing. Ketika razia, mereka mengatakan, 'separuhnya sudah mengelupas'. Para petugas pun tidak bisa membuktikan kebenarannya dan mereka akhirnya lolos.
Sejak era 90-an, plombir sudah mulai tidak digunakan lagi. Kini, plombir menjadi salah satu barang yang dicari untuk dikoleksi atau bahkan sengaja ditempel di sepeda.(and)
BACA JUGA:
Lewat Film Terakhirnya, Animasi 'We Bare Bears' Pamit Undur Diri
