PKS Ingatkan Anies Soal Janji Program OK-OCE

MerahPutih.com - Gubernur DKI Anies Baswedan sudah 3 tahun memimpin Jakarta sejak dilantik pada 15 Oktober 2017. Berbagai program dan kegiatan sebagai perwujudan janji yang disampaikan dalam kampanye lalu secara bertahap dinilai sudah dilakukan.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, mengingatkan agar Gubernur Anies memberikan prioritas pada penuntasan janji kerja yang menyentuh rakyat banyak.

“Seperti mempertahankan alokasi untuk KJP Plus, KJS plus, Universal Health Coverage (UHC), merealisasikan penataan kampung melalui kampung deret, kampung susun, kampung tematik dengan pelibatan pengembang kecil dan menengah,” papar Arifin kepada wartawan, Sabtu (17/10).

Baca Juga:

DKI Benahi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta ini, meminta Gubernur Anies juga untuk lebih menggesah program Jakpreneur dan menjadikannya sebagi bagian dari pemulihan ekonomi saat pandemi. UMKM menjadi pelaku ekonomi yang terdampak akibat pandemi ini.

Oleh karena itu pandemi, kata ia, menjadi momentum untuk lebih menggesah program Jakprenuer sebagai salah satu janji kampanye utama Gubernur yang dulu bernama program OK-OCE.

Demikian juga dengan program ekonomi yang langsung menyentuh rakyat banyak seperti kredit usaha perempuan mandiri, pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tak mampu.

"Termasuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan Pedagang Kali Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang," ungkap Arifin.

Secara khusus politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Utara ini mengingatkan janji kampenye Gubernur terkait perluasan KJP Plus. Yakni dengan perluasan penerima manfaat seperti untuk pendidikan madrasah, pesantren, Kejar PAket A,B dan C khususnya untuk menampung mereka yang tidak bisa bersekolah karena kebijakan PPDB lalu.

Termasuk dengan perluasan KJS plus untuk para guru mengaji, pengajar Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.

“Situasi ekonomi yang memburuk akibat pandemi membuat banyak kelompok masyarakat yang perlu dibantu secara khsusus,” jelas.

“Untuk program besar seperti infrastruktur, difokuskan pada penanggulangan masalah kronis Jakarta khususnya banjir dimana rakyat kecil yang sering menjadi korbannya dan peningkatan layanan air bersih,” katanya. (Knu)

Baca Juga:

Demi 3M, Pemprov DKI Siapkan Dua Kali Lipat Lokasi Pengungsian Korban Banjir