Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Komite Komunikasi dan Informasi bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan menggelar diskusi publik terkait Hoax di Gedung DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).
Dalam diskusi bertajuk 'Melawan Hoax dengan Budaya Literasi dan Bermedia Sosial yang Sehat' ini dihadiri berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, pejabat, kader, hingga masyarakat umum.
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memberikan penjelasan melaluai video terkait perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat.
Putri Presiden RI ke-5 ini mengatakan perkembangan teknologi dan informasi terkini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi berbagai inovasi teknologi mampu menghadirkan kecepatan dan membuat berbagai kemudahan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, muncul fenomena hoax atau informasi bohong sebagai akses negatifnya. Hal ini dinilai tak terlepas dari kecenderungan masyarakat Indonesia yang senang sebagai pihak pelempar informasi pertama dengan mengabaikan prinsip check and re-check.
Hal lain yang menjadi perhatian atau konsen dalam diskusi ini adalah mengenai ancaman sanksi pidana sesuai yang tercantum dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) bagi para penyebar hoax, rupanya masih belum mampu membendung penyebaran hoax dan produk-produk turunannya.
Karenanya, Puan berpesan kepada masyarakat khususnya generasi muda agar cerdas dan bijak dalam memberdayakan kemajuan teknologi dan menggunakan internet demi kemajuan bangsa.
"Penyebaran hoax dan ujaran kebencian dapat menimbulkan kegaduhan, kekacauan dan mengancam persatuan bangsa. Jadilah generasi muda yang sehat dan cerdas berinternet, mampu mencerna setiap informasi dan tidak ikut serta berita atau informasi yang tidak benar, hoax," kata Puan dalam testimoninya.
Sementara itu, Ketua Komite Komunikasi dan Informasi Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI
Perjuangan, Charles Honoris, menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat agar bermedia sosial yang sehat dan aman.
"Sampai tahun 2017, pemerintah sudah memblokir hampir jutaan situs yang terindikasi dan terbukti
berisi tentang konten hoax, sara dan hal-hal lain yang negatif, dan juga, dari acara ini para pelaku dan penggiat sosial media juga bisa tahu 'do & dont's'nya sebelum mereka membuat dan menyebarkan berita," imbau Charles Honoris. (Fdi)
