Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang akan digelar pada Rabu (17/4) besok. Mantan Menteri Sosial ini pun mengimbau masyarakat agar memilih pemimpin dengan pertimbangan yang rasional.
"Jangan golput lah mari kita gunakan hak kita yang sesuai dengan kata hati dalam hati nurani dengan pertimbangan-pertimbangan rasionalitas," kata Idrus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (16/4).
Sedianya Idrus menjalani sidang pembacaan putusan (vonis) perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Selasa (16/4) hari ini. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menunda sidang lantaran hakim anggota harus pulang kampung untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019, Rabu (17/4) besok.
"Tadinya kami perkirakan sidang bisa digelar pada pukul 15.30 WIB. Namun hakim anggota saya sudah memesan tiket untuk ikut pemilu di daerahnya jam 16.00 WIB, jadi sidang kami tunda hingga 23 April pekan depan," kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/4).
Dengan demikian, Majelis Hakim akan membacakan amar putusan terhadap Idrus Marham pada Selasa (23/4) mendatang.
"Tadi saya musyawarah sama JPU (jaksa penuntut umum) dan penasihat hukum terdakwa, untuk putusan ditunda minggu depan," ujar Yanto.
Idrus mengaku kecewa atas ditundanya persidangan ini. Idrus mengaku sudah siap mendengar putusan Majelis Hakim terhadap dirinya.
"Kalau saya tahu (sidang ditunda), saya nggak datang," kata Idrus.
Meski demikian, Idrus menghormati proses hukum yang berlaku. Terlebih penundaan sidang dikarenakan hakim ingin menggunakan hak pilihnya.
"Jadi kita ini dari awal menghormati seluruh proses yang ada ya, penundaan ini adalah menjadi kewenangan majelis, ada juga dan PH saya tadi maka ya saya ikut saja bagaimana proses-proses yang ada ini," ujar. Idrus.
Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Idrus Marham bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih Eni Maulani Saragih menerima suap dari Johannes Kotjo sebesar Rp 2,25 miliar. Suap tersebut diberikan agar Idrus dan Eni membantu Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Mulut Tambang PLTU Riau 1.
Proyek senilai US$ 900 juta itu rencananya digarap PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company yang dibawa Kotjo. Jaksa Penuntut KPK menuntut Idrus untuk dihukum lima tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. (Pon)
