Penyelidikan Vaksin Palsu Telusuri Keterlibatan Rumah Sakit

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 18 Juli 2016
Penyelidikan Vaksin Palsu Telusuri Keterlibatan Rumah Sakit

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (ketiga kiri) saat meninjau vaksinasi ulang di Jakarta, Senin 18 Juli 2016. (Twitter @KemenkesRI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menelusuri keterlibatan rumah sakit dalam kasus vaksin palsu yang digunakan terhadap pasien anak-anak. Kemenkes bekerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri sedang menyelidiki apakah kasus vaksin palsu hanya dilakukan oknum tenaga medis atau melibatkan pihak rumah sakit.

"Kita akan terus dalami, apalah pelakunya oknum atau melibatkan manajemen rumah sakit," kata Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek usai mendampingi Presiden Joko Widodo yang meninjau Puskesmas Kecamatan Ciracas, di Jakarta Timur, Senin (18/7) pagi.

Nila memastikan rumah sakit yang terlibat akan mendapat sanksi hukum sesuai dengan putusan dari pengadilan. Mengenai sanksi yang akan diberikan, Nila menyatakan hal itu tergantung dari tingkat kesalahannya. Sanksi terberat adalah ditutup izin operasinya.  

"Dalam hal ini harus diteliti sampai ke pengadilan," tegasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyatakan telah memerintahkan kapolri dan kabareskrim untuk terus mengusut kasus vaksin palsu, hingga semua pelakunya tertangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal.

"Saya sudah perintahkan kepada kapolri dan kabareskrim untuk meneliti satu per satu secara detail jaringan dan pelaku-pelaku vaksin palsu ini sehingga ke depan tidak terulang lagi," tegas Jokowi.

Sementara itu, terkait vaksin palsu sudah 40 orang diperiksa sebagai saksi. Hingga Jumat (15/7) siang, total ada 23 orang dijadikan tersangka terkait kasus pembuatan, penyebaran dan penggunaan vaksin palsu.

Dengan rincian, produsen enam orang, distributor sembilan orang, pengumpul botol bekas vaksin dua orang, pencetak label satu orang, dua bidan, dan tiga orang dokter. Bareskrim akan menjerat para tersangka dengan pasal berlapis dan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

BACA JUGA:

  1. Jokowi Janji Pemerintah Akan Tuntaskan Kasus Vaksin Palsu
  2. Kemenkes Harus Beri Sanksi Rumah Sakit Pemakai Vaksin Palsu
  3. Kemenkes Bahas Sanksi Bagi 14 RS Pengguna Vaksin Palsu
  4. Pekan Depan Kemenkes Beri Vaksin Ulang Kepada Anak-Anak di Ciracas
  5. Kemenkes Kaji Temuan Peredaran Vaksin Palsu Sejak 2003

 

#Vaksin Palsu #Nila F Moeloek #Kemenkes
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tingkatkan Kesiapan Hadapi Dampak El Nino bagi Kesehatan
Dampaknya mencakup keterbatasan akses air bersih, peningkatan suhu ekstrem, risiko karhutla, penurunan kualitas udara, hingga ancaman ketahanan pangan.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemerintah Tingkatkan Kesiapan Hadapi Dampak El Nino bagi Kesehatan
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Kemenkes mencatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus merupakan balita.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Indonesia
Menkes Butuh USD 27 Miliar Buat Meningkatan Usia Harapan Hidup Jadi 76 Tahun
Untuk memenuhi itu, katanya, pihaknya pun berupaya membangun kepercayaan dari para mitra global dan filantropis.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Menkes Butuh USD 27 Miliar Buat Meningkatan Usia Harapan Hidup Jadi 76 Tahun
Indonesia
Pemerintah Klaim Program CKG Telah Jangkau 130 Juta Jiwa
Program ini difokuskan untuk memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dwi Astarini - Sabtu, 12 September 2026
Pemerintah Klaim Program CKG Telah Jangkau 130 Juta Jiwa
Indonesia
Kemenkes Ancam Pidanakan Penimbun Masker di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Pelaku usaha yang terbukti menimbun atau membatasi pasokan hingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga tidak wajar dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kemenkes Ancam Pidanakan Penimbun Masker di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Indonesia
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
DPR RI mendesak PPNS Kemenkes dan BPOM proaktif mengusut kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
Indonesia
Kemenkes Buka Beban Kesehatan Erupsi Anak Krakatau, 3,3 Juta Lansia Terancam Abu Vulkanik
Kemenkes ungkap 3,3 juta lansia rawan terdampak abu vulkanik Anak Krakatau. Abu silika tajam berbahaya bagi paru-paru, mata, kulit, dan memicu risiko ISPA, stroke, hingga depresi.
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
Kemenkes Buka Beban Kesehatan Erupsi Anak Krakatau, 3,3 Juta Lansia Terancam Abu Vulkanik
Indonesia
Ini Tipe Masker Yang Direkomendasikan Hindari Paparan Abu Vulkanik
PVMBG menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap pada Level III (Siaga).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 September 2026
Ini Tipe Masker Yang Direkomendasikan Hindari Paparan Abu Vulkanik
Indonesia
Pemerintah Genjot Pembangunan Puskesmas, 1.988 Unit Baru Mulai Dibangun 2027
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan dasar sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 04 September 2026
Pemerintah Genjot Pembangunan Puskesmas, 1.988 Unit Baru Mulai Dibangun 2027
Bagikan