Penyelidikan Vaksin Palsu Telusuri Keterlibatan Rumah Sakit

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 18 Juli 2016
Penyelidikan Vaksin Palsu Telusuri Keterlibatan Rumah Sakit

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (ketiga kiri) saat meninjau vaksinasi ulang di Jakarta, Senin 18 Juli 2016. (Twitter @KemenkesRI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menelusuri keterlibatan rumah sakit dalam kasus vaksin palsu yang digunakan terhadap pasien anak-anak. Kemenkes bekerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri sedang menyelidiki apakah kasus vaksin palsu hanya dilakukan oknum tenaga medis atau melibatkan pihak rumah sakit.

"Kita akan terus dalami, apalah pelakunya oknum atau melibatkan manajemen rumah sakit," kata Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek usai mendampingi Presiden Joko Widodo yang meninjau Puskesmas Kecamatan Ciracas, di Jakarta Timur, Senin (18/7) pagi.

Nila memastikan rumah sakit yang terlibat akan mendapat sanksi hukum sesuai dengan putusan dari pengadilan. Mengenai sanksi yang akan diberikan, Nila menyatakan hal itu tergantung dari tingkat kesalahannya. Sanksi terberat adalah ditutup izin operasinya.  

"Dalam hal ini harus diteliti sampai ke pengadilan," tegasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyatakan telah memerintahkan kapolri dan kabareskrim untuk terus mengusut kasus vaksin palsu, hingga semua pelakunya tertangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal.

"Saya sudah perintahkan kepada kapolri dan kabareskrim untuk meneliti satu per satu secara detail jaringan dan pelaku-pelaku vaksin palsu ini sehingga ke depan tidak terulang lagi," tegas Jokowi.

Sementara itu, terkait vaksin palsu sudah 40 orang diperiksa sebagai saksi. Hingga Jumat (15/7) siang, total ada 23 orang dijadikan tersangka terkait kasus pembuatan, penyebaran dan penggunaan vaksin palsu.

Dengan rincian, produsen enam orang, distributor sembilan orang, pengumpul botol bekas vaksin dua orang, pencetak label satu orang, dua bidan, dan tiga orang dokter. Bareskrim akan menjerat para tersangka dengan pasal berlapis dan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

BACA JUGA:

  1. Jokowi Janji Pemerintah Akan Tuntaskan Kasus Vaksin Palsu
  2. Kemenkes Harus Beri Sanksi Rumah Sakit Pemakai Vaksin Palsu
  3. Kemenkes Bahas Sanksi Bagi 14 RS Pengguna Vaksin Palsu
  4. Pekan Depan Kemenkes Beri Vaksin Ulang Kepada Anak-Anak di Ciracas
  5. Kemenkes Kaji Temuan Peredaran Vaksin Palsu Sejak 2003

 

#Vaksin Palsu #Nila F Moeloek #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Indonesia
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Kemenkes akan menetapkan standar minimal remunerasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan wahana magang dokter guna mengurangi ketimpangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Indonesia
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Perubahan aturan program mencakup jam kerja, kesejahteraan, hak cuti, hingga evaluasi akhir periode magang dokter.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Indonesia
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Hasil investigasi Kemenkes ungkap oknum dokter pendamping di IGD RSUD KH Daud Arif sering melepas tanggung jawab, bahkan merokok di kantin, saat dokter magang menangani pasien sendiri.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Indonesia
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Investigasi juga menemukan praktik tidak etis di stase IGD, terdapat oknum dokter pendamping lebih banyak menyerahkan penanganan pasien kepada dokter magang dengan alasan agar mereka belajar.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Indonesia
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Patut diduga pendamping melakukan manipulasi jadwal dan presensi peserta internship. Kemenkes menampilkan chat antara dr J dan seorang peserta magang, di mana dr J meminta peserta untuk mengedit jadwal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Indonesia
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Dari total peserta yang menjalani skrining, sekitar 16,8 juta orang membutuhkan tindak lanjut penanganan, dengan 1,4 juta di antaranya telah tercatat mendapatkan tata laksana lanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Indonesia
Jatuhi Sanksi Perawat Salah Kasih Bayi SP1, RSHS Bandung Siap Dievaluasi Kemenkes
RSHS siap menjalani evaluasi dari Kementerian Kesehatan terkait insiden salah kasih bayi.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Jatuhi Sanksi Perawat Salah Kasih Bayi SP1, RSHS Bandung Siap Dievaluasi Kemenkes
Indonesia
Kemenkes Kritik Film ‘Aku Harus Mati’, Khawatirkan Perilaku Meniru
Menurut pihak Kemenkes, baliho itu berpotensi memicu peniruan tindakan bunuh diri, terutama di tengah tren kenaikan signifikan angka kematian di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 07 April 2026
Kemenkes Kritik Film ‘Aku Harus Mati’, Khawatirkan Perilaku Meniru
Bagikan