Pengurus FAPP Bertemu PBNU Bahas Perppu Ormas

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Oktober 2017
Pengurus FAPP Bertemu PBNU Bahas Perppu Ormas

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirajd. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seorang pengurus Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) I Wayan Sudirta SH mengatakan bersama jajaran pengurus FAPP bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirajd.

"Kedatangan bersama pengurus FAPP untuk melakukan tali silaturahmi kepada Bapak Said Aqil. Dan kami juga meminta beliau menjadi ahli yang akan dihadirkan FAPP dalam persidangan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi," kata Wayan Sudirta dikutip Antara, Kamis (12/10).

Ia mengatakan kehadiran FAPP juga terkait dengan adanya aspirasi warga masyarakat yang merasa was-was terhadap kaum radikalisme. Oleh karena itu FAPP menawarkan pentingnya membuat program kerja sama dalam mengadvokasi, baik litigasi atau non-litigasi dari masyarakat yang merasa dijadikan korban radikalisme.

"Kami sudah melakukan tatap muka atau audensi ke Kantor PBNU di Jakarta pada Selasa (10/10), dan disambut oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil didampingi pengurus lainnya," ujar mantan dua periode anggota DPD-RI itu.

Ia mengatakan Said Aqil adalah seorang yang ahli dalam bidang agama, oleh karena itu pihaknya memandang perlu untuk menjadi salah satu ahli dalam sidang uji materi Perppu Ormas di MK.

"Keahlian beliau sangat dibutuhkan sebagai tokoh bangsa yang sangat menjaga nilai-nilai agama dan Pancasila," kata Wayan Sudirta yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Bali.

Ia mengatakan pihak FAPP juga merasa penting untuk dapat seiring sejalan dengan organisasi agama sebesar PBNU.

Sementara itu, Said Aqil menjelaskan pentingnya Perppu Ormas dalam menjaga Pancasila dan keberagaman dari ancaman radikalisme.

"Sebagai sesama anak bangsa tradisi bersilaturahmi dapat mendatangkan energi positif. Ke depan pertemuan-pertemuan semacam ini harus sering dilakukan," ucap Said Aqil didampingi Robikin Emhas selaku Ketua NU bidang hukum.

Terkait dengan Perppu tentang Ormas yang sedang dilakukan uji materi di MK, Said Aqil menyatakan bahwa bukan waktunya lagi untuk mendiskusikan Pancasila. Karena dasar negara Pancasila sudah final.

"Bahkan negara-negara di dunia saja sangat kagum dengan ideologi Pancasila yang ada di Indonesia. Untuk apa lagi mendiskusikan Pancasila, apalagi ada keinginan dari kelompok tertentu untuk merubahnya," ucapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Nuzul Wibawa, Petrus Selestinus, Sugeng Teguh Santoso, Hafsan Taher, Dinuk, dan Rita Selena.

#PBNU #Forum Advokat Pengawal Pancasila #Perppu Ormas
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Dukung Gagasan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, PBNU Soroti Jasa Besar dalam Pembangunan Ekonomi
PBNU mendukung Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Gus Fahrur nilai Soeharto berjasa besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Dukung Gagasan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, PBNU Soroti Jasa Besar dalam Pembangunan Ekonomi
Indonesia
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
Yahya menekankan pentingnya persatuan umat dalam menghadapi berbagai musibah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
Indonesia
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Ia juga mengingatkan bahwa kasus kuota haji ini harus dipahami secara proporsional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
Indonesia
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi
inisiatif ini bertujuan mencetak generasi muda yang cerdas dan unggul dalam menyongsong masa depan bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim  Siap Beroperasi
Indonesia
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Bertujuan menjadikan pesantren lebih maju dan mampu menghadapi tantangan zaman. ?
Dwi Astarini - Jumat, 27 Juni 2025
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Bagikan