Pengamat Sarankan Cawapres Harus Seorang Pendekar Hukum, Siapa Dia?

MerahPutih.Com - Peta politik Indonesia menjelang deklarasi capres-cawapres masih sangat cair. Terlepas dari Jokowi dan Prabowo yang sudah dipastikan maju sebagai capres di Pilpres 2019, nama cawapres keduanya masih bisa berubah.

Lantas, siapakah sosok cawapres yang ideal untuk Jokowi dan Prabowo? Pengamat sekaligus peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan saat ini, Indonesia butuh cawapres yang paham hukum.

"Kita butuh pendekar hukum dan saat ini kita harapkan betul-betul pak wakil presiden yang nantinya siapa pun jadi wapres itu berperan penting," kata Siti Zuhro ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (9/8) sore.

Menurut Siti, tokoh yang nantinya menjabat wapres dari pihak mana pun seharusnya tidak menyalahgunakan jabatan, tetapi paham dan memiliki tupoksi yang jelas.

Dia mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan aspirasi tokoh cawapres untuk dua poros baik melalui komunitas, profesi maupun media.

Siti Zuhro sebagaimana dilansir Antara, menambahkan baik Jokowi maupun Prabowo Subianto memiliki pertimbangan masing-masing dalam memilih tokoh calon wakil presiden pendampingnya.

"Memang keputusannya elitis seperti itu dan tergantung partai-partai yang berkoalisi. Tentu kan kenyamanan untuk menjalin pasangan yang akan menjadi dwitunggal nasional itu kan tidak mudah," ujar Siti.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menjelaskan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan mengumumkan pemilihan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya dan berencana deklarasi pada Kamis malam.

Sandiaga Uno saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, Presiden Joko Widodo akan bertemu sejumlah ketua partai pendukung untuk menegaskan tokoh yang akan dipilihnya menjadi cawapres pendampingnya.

Sebelumnya pada Rabu (8/8), Jokowi menyebut nama tokoh cawapresnya berinisial depan huruf "M". Dia berkelakar sejumlah tokoh yang kemungkinan dipilihnya antara lain Muhammad Jusuf Kalla, Mahfud MD, Ma'ruf Amin, serta Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta menyebutkan bahwa Mahfud MD sudah mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk keperluan pencalonan sebagai pejabat negara.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Politisi PKB Sebut Peluang Usung Gatot-Cak Imin Menguat