Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pilkada Serentak 2024 mendekati garis finish. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pun turun gunung ikut cawe-cawe untuk memenangkan beberapa calon yang diusung. Sebut saja Cagub Jakarta Ridwan Kamil dan Cagub Jawa Tengah Ahmad Lutfhi.
Pengamat politik Andre Vincent Wenas menilai, apa yang dilakukan Jokowi sama sekali tidak melanggar hukum atau aturan apa pun.
“ Jokowi boleh dan berhak berkampanye bagi paslon yang seirama dengan program keberlanjutan dari pemerintah pusat,” kata Andre, kepada wartawan di Jakarta dikutip Senin (25/11).
Andre meyakini, paslon yang di-endorse oleh Koalisi Indonesia Maju di setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah untuk memastikan keberlanjutan dari kerja-kerja pemerintahan. Sekaligus menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga:
PDIP Minta Prabowo Tegur Jokowi Terlalu Jauh Cawe-Cawe di Pilkada 2024
“Apalagi kita sudah dengar sendiri bahwa dengan tegas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan kerja Jokowi,” imbuh Vincent.
Andre mengungkapkan Jokowi adalah presiden yang sampai di ujung masa baktinya memegang rekor approval-rate diatas 80 persen lebih, sehingga banyak pemilih yang menjadikannya sebagai acuan. Apalagi, dia mencontohkan di Pilgub Jawa Tengah dimana responden survey mengindikasikan sekitar 40 persenan masih belum menentukan pilihan.
“Ini jelas gambaran para pemilih yang masih menunggu arah telunjuk tokoh seperti Jokowi. Belum lagi responden yang bakal pindah pilahannya gegara Jokowi turun gunung,” tandas Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP) itu. (Knu)
