Pengamat Kritik Kebijakan Anies 'Lockdown' Jakarta Cegah Penyebaran COVID-19

MerahPutih.com - Pengamat Kebijakan Publik Azas Tigor Nainggolan menilai rencana mengurangi kegiatan perkantoran dan usaha di DKI bisa menimbulkan dampak negatif. Azas menduga, ada upaya dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diam-diam hendak melakukan lockdown di ibu kota.

Padahal di Jakarta kantor pemerintah banyak sekali kantornya pemerintah pusat atau kementerian yang otoritas pengelolaannya ada di tangan pemerintah pusat. Begitu pula kembali Anies Baswedan mengumumkan pengurangan drastis layanan Transjakarta mulai Senin (23/3)

Baca Juga

Wilayah Jakarta Disemprot Disinfektan, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

"Jelas-jelas peraturan Anies Baswedan ini adalah hendak memainkan kembali tekanan lockdown Jakarta," kata Azas dalam keterangannya, Minggu (22/3).

Azas melanjutkan, Anies seperti mainkan perlawanan terhadap Jokowi sebagai panggung politik bagi dirinya. Permainan panggung politik itu Anies menggunakannya adalah dalam adu otot atas nama upaya melakukan perang terhadap virus Corona

"Tetapi oleh Anies Baswedan dia gunakan posisinya sebagai gubernur Jakarta melakukan perang terhadap upaya menjatuhkan citra presiden Jokowi untuk menaikan citra politik dirinya seorang Anies Baswedan menuju pilpres 2024 mendatang," imbuh Azas.

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini beranggapan, kebijakan larangan dan pengurangan layanan publik termasuk transportasi publik itu bisa melumpuhkan ekonomi Jakarta.

"Semua peraturan atau kebijakan melarang, menutup layanan publik dan mengurangi layanan transportasi publik kotanya setelah ada keputusan pemerintahnya melakukan lockdown terhadap negara dan kotanya," terang Azas.

Ia mengingatkan bahwa Jokowi tidak melakukan keputusan lockdown atau menutup kota Jakarta. Justru yang diminta oleh Jokowi agar masyarakat tetap waspada dan menjaga jarak interaksi sosial (Social Distancing) dan beraktivitas di rumah jika bisa dilakukan pekerjaan atau kegiatannya di rumah.

Presiden Jokowi bersama pemerintah serta tim percepatan penanggulangan virus Corona sedang menyiapkan sarana penanganan, menyediakan obat dan alat deteksi cepat penyebaran virus corona. Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan melarang, menutup layanan publik dan mengurangi layanan transportasi publik.

Baca Juga

Pemerintah: Anak Muda Bisa Terjangkit COVID-19 Tanpa Gejala

"Kebijakan melarang, menutup layanan publik dan mengurangi layanan transportasi publik justru beruntun dilakukan oleh Anies Baswedan atas nama mengurangi penyebaran virus Corona," sesal Azas.

Ia meminta Anies fokus bekerja sebagai dan dalam kapasitas sebagai gubernur Jakarta. Jangan membuat keputusan di luar kewenangan sebagai gubernur Jakarta.

"Lindungi warga Jakarta agar tetap baik, layani kepentingan warga dan kota Jakarta. Sediakan secara baik layanan publik, transportasi publik yang baik," terang Azas. (Knu)