Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Peristiwa penembakan yang menewaskan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika atau PTT oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Selasa (1/3) mendapat kecaman.
Menurut anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, kekerasan yang menewaskan warga sipil di Papua tersebut merupakan tindakan biadab yang harus segera direspons secara tegas oleh pemerintah.
“Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas yang terukur, pertama untuk mengusut secara tuntas peristiwa tragis tersebut dan mengetahui fakta-fakta di lapangan," kata Sukamta dalam keterangannya, Minggu (6/3).
Baca Juga:
TNI-Polri Berhasil Evakuasi Pekerja Papua yang Selamat dari Kekejaman KKB
Kedua, pemerintah diminta menangkap dan mengadili para pelaku penembakan.
"Dan ketiga membuat prosedur pengamanan yang lebih bagus untuk melindungi masyarakat di Papua dari berbagai ancaman kekerasan kelompok teroris TPNPB dan OPM,” jelas Sukamta.
Sukamta menyatakan, apa yang dilakukan oleh para karyawan saat itu untuk memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Distrik Beoga merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Papua.
“Maka teror penembakan ini semakin menegaskan kelompok TPNPB dan OPM berupaya menghalangi upaya pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Baca Juga:
Sulitnya Evakuasi 8 Jenazah Pekerja PT PTT yang Ditembak KKB
Ia juga mengingat saat 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua pada tahun 2018 juga tewas ditembak kelompok ini. Juga ada berbagai peristiwa lainnya yang menyasar kelompok sipil. Ini seakan ada pola semakin banyak sasaran sipil yang diteror dan diserang.
"Hal ini harus jadi perhatian pemerintah. Lakukan kajian secara mendalam dinamika sosial politik keamanan yang terjadi di Papua. Sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal,” tutur Sukamta.
Sukamta berharap pemerintah lebih serius untuk mengatasi persoalan di Papua.
Upaya percepatan pembangunan yang tertuang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP) harus mampu mengatasi persoalan mendasar di Papua.
“Hal yang paling mendasar adalah memanusiakan Papua, membuat masyarakat Papua semakin berdaya. Maka upaya percepatan pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas SDM di Papua,” tutup anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini. (Knu)
Baca Juga:
KKB Tembak Mati 8 Pekerja PT PTT, Menkominfo: Kami Sangat Mengecam
