Andika Pratama
MerahPutih.com - Rentetan gempa yang terjadi di Mentawai, Sumatera Barat, pada 2-5 Februari 2019 berpotensi terjadinya gempa 8,8 SR di wilayah itu. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Danny Hilman Natawijaya. Menurutnya, pola tersebut pernah terjadi pada gempa Aceh 2004.
"Gempa Aceh memakai pola yang sama. Didahului dengan gempa 7,2 SR di Simeulue kemudian dua tahun setelahnya terjadi megatrust 9,2 SR di Aceh," ujarnya di Padang, Rabu (6/2).
Danny menjelaskan gempa pada sebuah segmen akan mempengaruhi segmen di dekatnya. Hal itu yang kemungkinan terjadi dengan gempa yang terjadi di Sumbar beberapa waktu terakhir ini.
Berdasarkan penelitian, pengaruh gempa terhadap segmen gempa di dekatnya bisa dirasakan antara tiga bulan hingga 30 tahun. Artinya dalam kurun waktu itu, gempa megatrust kemungkinan besar terjadi di Sumbar.
Apalagi jika menghitung siklus gempa Megatrust Mentawai yaitu 200-300 tahun. Gempa besar terakhir yang terjadi pada segmen itu diperkirakan pada 1797, artinya saat ini sudah memasuki puncak siklus tersebut.
Hanya saja, seperti dilansir Antara, ada harapan energi gempa yang diperkirakan 8,8 SR itu bisa berkurang karena adanya pelepasan energi secara sedikit-demi sedikit dengan gempa 6-7 SR.
Senada dengan sang peneliti, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut kemungkinan terjadinya gempa di Sumbar itu adalah tahun-tahun ini.
Meski tidak bisa menyebut secara pasti karena memang tidak ada ilmu untuk itu, tetapi ia memperkirakan sudah sangat dekat karena itu BMKG lebih memprioritaskan penyiapan peralatan peringatan dini Sumbar dibanding daerah lain.
"Peringatan dini gempa dan tsunami itu disebarluaskan dari stasiun BMKG pusat ke daerah seperti Pusdalops dan TNI. Ada juga mekanisme otomatis melalui televisi dan HP," ujarnya.
Sekarang BMKG menambah 20 unit alat peringatan dini itu untuk ditempatkan di Sumbar agar pemantauan bisa lebih maksimal.
Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan seluruh hasil riset dari peneliti, pakar dan BMKG itu harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam mengambil kebijakan terkait antisipasi bencana di daerah.
BNPB dapat penugasan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk memastikan masyarakat di Sumbar waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi.
BNPB juga berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan kesiapsiagaan di Sumbar.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan provinsi itu adalah supermarket bencana karena itu pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar bisa menyelamatkan diri secara swadaya jika bencana terjadi.
Namun karena keterbatasan Sumbar tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya. (*)
