Pemerintah Terapkan Sistem Energi yang Salah

Fredy WansyahFredy Wansyah - Minggu, 24 Mei 2015
Pemerintah Terapkan Sistem Energi yang Salah

Diskusi Energi Kita di Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Minggu (24/5). (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah tidak menerapkan sistem yang tepat dalam penggunaan dan penjualan energi. Pasalnya, pemerintah menggunakan energi mahal dari hasil impor. Sementara energi murah justru diekspor dan digunakan negara lain.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso mengatakan bahwa Pemerintah telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Menurutnya, seharusnya pemerintah tidak menjual batu bara ke luar negeri. "Indonesia ekspor energi murah, beli yang mahal," tuturnya dalam sebuah diskusi di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Minggu (24/4).

Budi menjelaskan, produksi batu bara Indonesia mencapai 400 juta ton per tahun Hasilnya justru diekspor, sebesar 75 persen. Akibatnya, manfaat optimum untuk kebutuhan Indonesia tidak tercapai. "Ekspor 300 juta ton per tahun. Setara satu ton batu bara empat barel minyak. Kita mengekspor 1,2 miliar barel energi," tutur dia.

Sementara harga satu ton batu bara, Budi menyebutkan, dijual dengan harga USD55 ton. Kemudian, Indonesia membeli lagi energi dari luar negeri untuk penuhi kebutuhan energi tapi dengan harga yang lebih mahal. "Satu ton batu bara hanya USD55, kita impor USD60. Jual energi murah beli yang mahal," tutur dia.

Budi mencontohkan, kebijakan royalti yang diterapkan pemerintah aneh. Kebijakan ini untuk pendapatan pemerintah, yaitu Rp8 triliun dari PLN. Namun, pemerintah melakukan subsidi listrik dari batu bara Rp20 triliun.

"Pemerintah hanya lihat sektoral dalam pendapatan, pemerintah tidak memikirkan ini kebijakan yang harus dikoreksi," tandasnya. (rfd)

Baca Juga:

Wakil Presiden: Gaya Hidup Berpakaian Bisa Hemat Energi

Nelayan Pesisir Muncar Desak Tolak Tambang Pasir Laut

KPK: Adriansyah dan Andrew Hidayat, Tersangka Kasus Suap Izin Tambang 

#Hemat Energi
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Gelap 60 Menit saat Hari Bumi, Berhasil Hemat Listrik dan Turunkan Emisi
Pemprov DKI Jakarta sudah melaksanakan aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon, dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Jakarta Gelap 60 Menit saat Hari Bumi, Berhasil Hemat Listrik dan Turunkan Emisi
Indonesia
Hari Bumi 2026: Pemprov DKI Padamkan Lampu 1 Jam, ini Daftar Lokasinya
Pemprov DKI akan memadamkan lampu selama satu jam saat Hari Bumi 2026. Berikut adalah jadwal dan daftar lokasinya.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Hari Bumi 2026: Pemprov DKI Padamkan Lampu 1 Jam, ini Daftar Lokasinya
Berita
WFH ASN Resmi Berlaku Setiap Jumat, Menag Tekankan Transformasi Budaya Kerja
ASN kini mulai menjalani WFH setiap Jumat. Menteri Agama, Nasarudin Umar, mengajak ASN menjadi bagian dari transformasi budaya kerja menuju masa depan modern.
Soffi Amira - Jumat, 10 April 2026
WFH ASN Resmi Berlaku Setiap Jumat, Menag Tekankan Transformasi Budaya Kerja
Indonesia
Prabowo Klaim Kinerja Kabinet Merah Putih Efektif, Indonesia Tetap Stabil di Tengah Krisis Global
Presiden RI, Prabowo Subianto mengklaim, bahwa kinerja pemerintah sudah efektif. Indonesia tetap stabil di tengah krisis global.
Soffi Amira - Kamis, 09 April 2026
Prabowo Klaim Kinerja Kabinet Merah Putih Efektif, Indonesia Tetap Stabil di Tengah Krisis Global
Indonesia
B50 Resmi Berlaku 1 Juli 2026, Pemerintah Klaim Hemat Subsidi Rp 48 Triliun
Pemerintah akan menerapkan kebijakan B50 pada 1 Juli 2026. Pemerintah mengklaim, B50 bisa menghemat subsidi hingga Rp 48 triliun.
Soffi Amira - Kamis, 09 April 2026
B50 Resmi Berlaku 1 Juli 2026, Pemerintah Klaim Hemat Subsidi Rp 48 Triliun
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Naik, DPR Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Komisi VI DPR menanggapi keputusan pemerintah untuk menaikkan harga tiket. Kebijakan itu harus diawasi agar tak membebani masyarakat.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
Harga Tiket Pesawat Naik, DPR Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Indonesia
Krisis Energi Global, DPR Minta Pemerintah Benahi Transportasi Publik
Komisi V DPR mendesak pemerintah untuk segera membenahi transportasi publik. Hal itu imbas dari konflik Timur Tengah, yang mengancam harga energi global.
Soffi Amira - Selasa, 07 April 2026
Krisis Energi Global, DPR Minta Pemerintah Benahi Transportasi Publik
Indonesia
Praktik Hemat Energi ala Bupati Sragen, Bersepeda ke Kantor
Naik sepeda merupakan bentuk mobilitas ramah lingkungan perlu dibiasakan selama kondisi memungkinkan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 April 2026
Praktik Hemat Energi ala Bupati Sragen, Bersepeda ke Kantor
Indonesia
Ketua Banggar Tolak Pengurangan BBM Subsidi
Said menambahkan langkah lain yang diperlukan adalah memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 April 2026
Ketua Banggar Tolak Pengurangan BBM Subsidi
Indonesia
Kebijakan WFH ASN dan Swasta Dinilai Cacat Desain, Picu Lonjakan Konsumsi Energi
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, WFH setiap Jumat bisa memicu pemborosan konsumsi energi.
Soffi Amira - Kamis, 02 April 2026
Kebijakan WFH ASN dan Swasta Dinilai Cacat Desain, Picu Lonjakan Konsumsi Energi
Bagikan