Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah dinilai tak bisa serta merta melarang warga melakukan mudik. Seharusnya, pemerintah memberikan solusi agar pekerja yang penghasilannya terdampak karena COVID-19 tak pulang ke kampung halaman dengan pemberian bantuan langsung tunai.
"Pemerintah harus menjamin BLT agar masyarakat pekerja tetap dapat penghasilan meski berada di Jakart," kata Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (27/3).
Baca Juga
Warga Jakarta Diimbau Tetap di Rumah Sepanjang Siang Ini, Kenapa?
Besaran BLT bisa ditentukan dari jenis pekerjaan dan kebutuhan masing-masiing warga. "Nanti bisa dilakukan pendataan oleh RT/RW setempat dengan jumlah yang sudah ditentukan pemerintah. Ini tentu harus diawasi agar tak dikorupsi," imbuh Trubus.
Pemerintah bisa menggunakan dana desa yang sudah ditetapkan dan dipotong untuk membantu warga yang terdampak. "Pemerintah gak perlu hutang ke luar negeri karena hal itu bisa mencoreng citra pemerintah," imbuh Trubus yang juga pengajar Universitas Trisakti ini.
Ia menilai, pemerintah juga mesti menegaskan pemerintah seharusnya tegas dengan tak memberikan warga mudik ke luar Jakarta karena hal itu bisa menambah penyebaran penderita corona di daerah. "Kalau mereka yang ngotot mudik banyak daerah yang melarang masuk. Kalau ada yang mudik bener ya harus diisolasi," jelas Trubus.
Pemerintah sedang fokus meminimalkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat penyebaran virus corona (Covid-19).
Dua hal yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan keberlangsungan sektor usaha demi meminimalkan potensi terjadinya (Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah masif.
“Dari sisi tujuan, Presiden ingin fokus menjaga dua hal. Pertama adalah menjaga daya beli masyarakat, kedua bagaimana kita menjaga kelangsungan usaha dan mengurangi PHK,” kata Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Baca Juga
Jokowi Diminta Tunjuk Prabowo jadi 'Panglima' Penanggulangan Corona
Dalam konteks menjaga kelangsungan usaha, Susiwijono mengatakan pemerintah sedang menjajaki penerbitan surat utang baru jenis recovery bond. Dia mengungkapkan surat utang tersebut yang dibentuk pemerintah dalam bentuk rupiah yang nantinya dibeli oleh Bank Indonesia (BI) maupun sektor swasta seperti eksportir yang memiliki kapabilitas untuk membeli surat utang tersebut.
“Dana dari penjualan surat utang ini nanti akan dipegang pemerintah kemudian disalurkan kepada seluruh dunia usaha melalui kredit khusus,” kata Susiwijono. (Knu)
