Pemerintah Jaga Pasokan Biodiesel 11 Juta Kilo Liter Sampai Akhir Tahun

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan memperpanjang penghapusan tarif pungutan ekspor (PE) untuk semua produk hingga sampai 31 Oktober 2022 mendatang. Hal itu diputuskan dalam rapat Komite Pengarah (Komrah) BPDPKS pada Minggu (28/8).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, perpanjangan Tarif PE sebesar USD 0 dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga Crude Palm Oil (CPO) mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) yang mulai meningkat, sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya.

Baca Juga:

Wapres Tegaskan Pemerintah Siapkan 3 Opsi Terkait BBM Bersubsidi

Di samping itu, lanjut ia, peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat diproyeksikan akan menyebabkan kenaikan permintaan minyak solar di Triwulan IV - 2022.

Kecukupan biodiesel sebagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022, kata Airlangga, perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini, yang semula sebesar 10.151.018 kiloliter (kL) menjadi 11.025.604 kL.

"Untuk meningkatkan keberterimaan kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, Komrah sepakat untuk mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO. Di antaranya dengan menempatkan Sekretariat ISPO di bawah BPDPKS, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO," jelas Airlangga.

Rapat Komrah meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Program PSR.

"Selanjutnya, juga diberi mandat kepada Kementerian Pertanian dan BPDPKS agar segera melakukan studi terkait dana pendampingan PSR yang saat ini hanya sampai P0 menjadi TM1," ungkapnya.

Airlangga mengatakan, pemerintah melalui Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. (Asp)

Baca Juga:

DPR Belum Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM dengan Pemerintah