Pemerintah Diwanti-wanti tak Longgarkan PSBB

MerahPutih.com - Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai bahwa kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani corona sangat efektif.

Hikam mencontohkan adanya penurunan pertambahan kasus corona dan tingginya angka kesembuhan di wilayah Jakarta

Baca Juga

Hotel di Surabaya Tolak Karantina Pegawai Pabrik Rokok Sampoerna

“Kebijakan PSBB telah terbukti cukup efektif untuk ikut mengurangi penyebaran COVID-19, sebagaimana dibuktikan oleh DKI,” kata Hikam kepada wartawan, Selasa (5/5).

Pun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil karena banyak kelonggaran dalam pelaksanaan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus tersebut masih kurang maksimal.

“Namun harus diakui bahwa kebijakan tersebut masih belum optimal di berbagai wilayah di negeri ini,” ujarnya.

Pengajar di President University ini mencontohkan upaya pelonggaran social distancing, yang terjadi di beberapa negara bagian Amerika Serikat (USA). Di sana, penambahan kasus bisa terjadi hingga 3 ribu.

Ia menganggap hal itu tak bisa ditiru karena menciptakan potensi penyebaran wabah yang lebih besar.

“RI jangan tergoda untuk mengikuti jalan yang tidak akan membawa kepada penyelesaian yang tuntas," terang Hikam.

"Tirulah negara-negara seperti Taiwan dan Vietnam yang konsisten menerapkan social distancing yang ditopang dengan test COVID-19 secara massal,” jelas Hikam

Menteri Riset dan Teknologi era Presiden keempat Abdurrahman Wahid tersebut menilai sebaiknya bukan relaksasi yang harusnya dipilih pemerintah, melainkan lebih diperketat dan diperluas.

Dengan begitu, daerah-daerah lain di Indonesia bisa berpartisipasi aktif dalam memutus potensi penyebaran virus yang sudah menjadi pandemik global itu.

“Untuk melakukan relaksasi atas penerapan PSBB masih terlalu dini alias belum saatnya. Saya cenderung setuju dengan IDI untuk lebih memerkuat dan memperluas penerapan PSBB,” ujarnya.

Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih menilai terkait wacana pemerintah pusat yang tengah mengkaji relaksasi atau pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar. Daeng meminta pemerintah mengkajinya dengan bijak kembali.

“Mohon dikaji dengan bijaksana dan hati-hati bila ingin itu,” ujar Daeng

Baca Juga

DPRD DKI Desak Dishub Gencarkan Sosialisasi Larangan Mudik

Menurut Daeng, sebaiknya pemerintah memperketat penjagaan termasuk di daerah tujuan para pemudik. Serta mempersiapkan pendataan dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah.

“Di daerah tujuan mudik harus bersiap-siap dan diperkuat melakukan pendataan serta semua desa menyiapkan tempat karantina rumah berkelompok. Bisa memanfaatkan sekolah atau balai desa, untuk menampung isolasi diri para pemudik atau para pekerja dari luar daerah maupun luar negeri,” jelas Daeng. (Knu)